Pantau - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wijanto mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (3/7/2026), bertujuan menyerap aspirasi kepala daerah terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihadi saat audiensi Banggar DPR RI bersama Gubernur NTT, para bupati dan wali kota di wilayah NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Wihadi menilai perekonomian NTT menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen pada 2025 yang meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
"Namun demikian, struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat daerah ini rentan terhadap perubahan iklim serta gangguan ketahanan pangan," ungkapnya.
Fokus Pembangunan dan Realisasi Anggaran
Wihadi menjelaskan pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan NTT dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang meliputi penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
"Fokus pembangunan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia juga menyoroti percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program pengentasan kemiskinan.
Wihadi menegaskan pemerintah pusat mengalokasikan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk NTT sebesar Rp29,78 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,21 triliun.
Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu.
"Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu," katanya.
Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Wihadi menyampaikan pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis di NTT, termasuk Instruksi Presiden Jalan Daerah yang mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang sekitar 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar serta penguatan ketahanan pangan melalui target pengadaan satu juta ton jagung secara nasional.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.
"Efektivitas pemanfaatan TKD dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso mengatakan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.
"Kami terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar," ungkapnya.
Melki menambahkan, "Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah."
Banggar DPR RI menegaskan seluruh masukan, data, dan isu strategis yang diperoleh selama kunjungan kerja akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi NTT.
- Penulis :
- Gerry Eka
