Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menyoroti dugaan dampak operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terhadap ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Robert Kardinal Soroti Dampak terhadap Ekosistem dan Nelayan
Robert menyampaikan skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia menghasilkan material yang menurutnya sebagian besar dibuang melalui aliran sungai hingga menuju kawasan pesisir.
"Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai," ujar Robert.
Ia menjelaskan material tersebut mengalir melalui sungai sepanjang sekitar 23 hingga 25 kilometer dari kawasan pegunungan menuju pantai sehingga, menurutnya, berdampak terhadap ekosistem mangrove serta komoditas khas Mimika seperti kepiting bakau dan labi-labi.
Dalam paparan DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat pada RDPU tersebut disebutkan area pengendapan tailing Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) mencapai sekitar 23.000 hektare dengan endapan yang disebut memiliki ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan Kota Timika.
Paparan tersebut juga memuat sejumlah dugaan dampak, antara lain perubahan aliran Sungai Yamaima dan Aikwa, terganggunya jalur migrasi ikan, hilangnya hutan sagu, perubahan kualitas air sumur warga di Otakwa, kematian massal ikan pada 2020, serta gangguan kesehatan kulit pada anak-anak dan masyarakat adat di sejumlah kampung terdampak.
Komisi IV Dorong Pembentukan Tim Kunjungan Lapangan
Robert juga menyoroti kesenjangan antara nelayan tradisional Papua dan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar yang beroperasi di perairan Laut Arafura hingga Fakfak dan Sorong.
"Tetapi hasilnya orang Papua tidak melihat. Tidak mungkin mereka, nelayan tradisional ini, berlawanan dengan nelayan-nelayan yang datang dari Pulau Jawa ke sana, dengan kapal-kapalnya besar itu," ungkapnya.
Ia mendorong Komisi IV DPR RI membentuk tim untuk melakukan kunjungan langsung ke lapangan guna memastikan temuan sebelum menyusun rekomendasi kepada komisi-komisi terkait sesuai bidang kewenangannya.
"Saya kira yang adil kita semua ini, kita sepakat, kita bentuk tim, kita turun, kita fokus pada kewenangan Komisi 4 dengan mitranya saja. Apa yang kita temukan di lapangan, masalah kesehatan, nanti kita merekomendasikan ke Komisi IV. Masalah tambang, nanti kita rekomendasikan ke Komisi XII. Masalah infrastruktur, nanti kita rekomendasikan kepada Komisi V," pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
