Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat (TNI AD) 2026 di Pulau Madura akan mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Khofifah menyampaikan Pulau Madura dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program untuk mempercepat pembangunan di kawasan yang masih menghadapi tantangan pada sektor infrastruktur, permukiman, dan pelayanan dasar.
Khofifah mengungkapkan, “Ini luar biasa dari Karya Bakti Skala Besar TNI AD untuk Madura. Ini akan ketemu format bagaimana kita membangun sinergi, kolaborasi dan kegotongroyongan semua lini, semua level, semua elemen. Terima kasih Pak Pangdam beserta seluruh jajaran.”
Khofifah menilai program tersebut akan memberikan multiplier effect yang besar terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.
Ia mengatakan, “Insya Allah ini muliplier effect-nya akan sangat besar bagi percepatan pembangunan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.”
Khofifah menegaskan percepatan pembangunan Madura membutuhkan kolaborasi pemerintah, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, relawan, dan masyarakat agar pembangunan berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
Program Fisik dan Sosial Menjangkau Berbagai Sektor
Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD 2026 mencakup pembangunan 33 jembatan, 52 sumur bor, 20 rumah ibadah, 20 sekolah, dan empat panti asuhan.
Program tersebut juga melaksanakan renovasi 400 unit rumah tidak layak huni (RTLH) beserta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Selain pembangunan fisik, program meliputi operasi katarak, operasi bibir sumbing, khitan massal, donor darah, bakti kesehatan, bakti lingkungan, pemberian bantuan mesin irigasi, penanaman 2.000 pohon trembesi, serta penyaluran bantuan kaki palsu dan kursi roda kepada masyarakat.
Khofifah mengatakan, “Ada program fisik, ada program sosial dan kemanusiaan. Semuanya dibutuhkan oleh masyarakat dan pastinya berdampak langsung bagi mereka.”
Kolaborasi Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya Terus Berlanjut
Khofifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kodam V/Brawijaya telah menjalankan program renovasi rumah tidak layak huni sejak 2009.
Hingga 2025, sebanyak 154.399 unit rumah tidak layak huni telah direnovasi dengan total anggaran lebih dari Rp1,24 triliun.
Sejak 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya juga telah membangun 2.062 unit jamban keluarga.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan renovasi 1.700 unit rumah tidak layak huni di 18 Komando Distrik Militer (Kodim) wilayah Kodam V/Brawijaya dengan total anggaran Rp42,5 miliar.
Khusus di Pulau Madura, sebanyak 377 unit rumah tidak layak huni akan direnovasi di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
Khofifah mengungkapkan, “Kolaborasi panjang ini membuktikan bahwa sinergi Pemprov Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya tidak hanya memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesehatan, rasa aman, serta kualitas hidup keluarga penerima manfaat.”
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rudi Saladin mengatakan Karya Bakti Skala Besar TNI AD merupakan wujud pengabdian TNI dalam membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan.
Rudi Saladin mengatakan, “Kami hadir membantu Pemerintah Daerah mengatasi kesulitan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Tahun ini di Pulau Madura adalah bukti bahwa TNI dan rakyat bukan sekadar semboyan, tapi pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
- Penulis :
- Arian Mesa
