Pantau - Selisih alokasi anggaran multiyears mencapai lebih dari Rp1,3 triliun di satu wilayah, sementara daerah lain hanya sekitar Rp28 miliar. Data ini memicu sorotan terhadap pemerataan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengangkat isu tersebut dalam rapat bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (6/7/026). Ia melihat adanya perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan proyek.
Ia menyoroti penghentian sejumlah kegiatan yang belum terkontrak dengan alasan surat dari Kementerian Keuangan. Pada saat yang sama, proyek strategis di wilayah lain tetap berjalan.
"Kenapa proyek yang belum terkontrak di-drop dengan alasan surat dari Kementerian Keuangan, tetapi prasarana strategis tidak? Ini perlu kejujuran," tegas Ridwan.
Sorotan kemudian mengarah ke wilayah Sulawesi Tenggara. Ia menyebut sejumlah program penyediaan air minum tidak berjalan sesuai rencana.
"SPAM Kendari, SPAM Raha, SPAM Duruka, dan beberapa kegiatan lainnya tidak berjalan. Bahkan pada usulan tahun 2027 juga tidak dimasukkan sama sekali," ujar legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Perbandingan alokasi anggaran memperkuat kritik tersebut. Ia mengungkap adanya perbedaan signifikan antarwilayah dalam skema multiyears.
"Apa artinya ini? Ada ketimpangan yang luar biasa dalam penganggaran. Di mana keberimbangannya?" kata Ridwan.
Ia menegaskan kritik tersebut tidak ditujukan kepada daerah tertentu, melainkan sebagai dorongan agar pemerintah menjaga prinsip pemerataan pembangunan nasional.
"Saya tidak marah dengan Jawa Tengah. Mereka punya hak mendapatkan anggaran. Tetapi seluruh provinsi juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Harus ada keberimbangan anggaran karena ini uang negara, bukan uang pribadi," ujarnya.
Dorongan evaluasi kemudian mengarah pada perencanaan ke depan. Ia meminta pembahasan tidak berhenti dan pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan anggaran.
"Kita harus tinjau kembali. Tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melihat di mana letak ketimpangan anggaran tahun 2026 dan memperbaikinya dalam penyusunan anggaran 2027," tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
