Pantau - Ketergantungan pembiayaan infrastruktur dasar pada pinjaman luar negeri dinilai menghambat percepatan layanan publik.
Skema loan yang masih dominan di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum disebut berdampak langsung pada tertundanya proyek air bersih dan sanitasi.
Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/7/2026), saat pembahasan efektivitas struktur anggaran sektor infrastruktur dasar.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menilai komposisi pembiayaan yang terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri perlu segera dikoreksi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang dipelajarinya, lebih dari 50 persen anggaran Ditjen Cipta Karya masih bersumber dari loan. Kondisi ini dinilai memicu keterlambatan proyek akibat proses administrasi yang panjang dan kompleks.
“Dalam dokumen yang saya pelajari, pemerintah terpaksa menunda pembangunan 80 unit SPAM baru dengan potensi kehilangan kapasitas produksi sekitar 2.995 liter per detik dan membatalkan perluasan jaringan yang seharusnya melayani sedikitnya 3.700 sambungan rumah,” ujarnya.
Ia menilai penundaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi indikator nyata bahwa pelayanan dasar tidak seharusnya bergantung pada mekanisme pembiayaan eksternal.
“Kalau kita tidak memperkuat struktur rupiah murni, masa kita harus bergantung kepada loan terus untuk membiayai pelayanan publik ini?” katanya.
Selain sektor air minum, ia juga menyoroti dampak serupa pada layanan sanitasi. Ia menyebut sebanyak 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) batal dibangun, yang berakibat sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses sanitasi layak.
“Di sektor sanitasi, terdapat 30 unit instalasi pengolahan air limbah yang tidak dapat dibangun, sehingga sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses sanitasi yang layak,” ungkapnya.
Ia menegaskan pemerintah perlu meningkatkan porsi pembiayaan berbasis Rupiah Murni yang bersumber dari APBN, seperti pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa bergantung pada utang luar negeri.
Menurutnya, penguatan pendanaan domestik akan membuat proyek berjalan lebih cepat karena tidak lagi terhambat prosedur administrasi pinjaman asing.
Ia juga menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih di berbagai daerah. Sebagai contoh, ia menyoroti kebutuhan di Provinsi Bengkulu yang masih cukup besar.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022, daerah tersebut masih memerlukan tambahan cakupan layanan air minum sebesar 39,2 persen.
Karena itu, ia mendorong pemerintah segera memperkuat struktur pembiayaan berbasis Rupiah Murni agar pembangunan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Khalied Malvino
