Pantau - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan perdagangan kredit karbon melalui program rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir tidak boleh berubah menjadi ajang spekulasi bisnis, melainkan harus mendukung penurunan emisi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Dorong Pasar Karbon Berintegritas
Jumhur menyampaikan pemerintah membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui mekanisme pasar karbon untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, mengingat kebutuhan pendanaan penurunan emisi di Indonesia mencapai sekitar 286 miliar dolar AS atau setara Rp4.000 hingga Rp5.000 triliun.
"Pemerintah Indonesia meminta bahwa perdagangan karbon tidak boleh menjadi spekulasi para pebisnis," ujarnya usai aksi penanaman bibit mangrove di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Ia menjelaskan perusahaan atau pihak yang menghasilkan emisi tinggi dapat mengompensasi emisinya dengan membiayai rehabilitasi mangrove maupun hutan yang kemudian menghasilkan kredit karbon.
"Orang-orang yang mengeluarkan banyak emisi harus mengompensasi dengan menyuburkan tanaman," ungkapnya.
Rehabilitasi Mangrove Diharapkan Ciptakan Green Job
Jumhur mengatakan skema perdagangan karbon harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rehabilitasi melalui keterlibatan dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga membuka lapangan kerja ramah lingkungan atau green job.
"Dalam rangka memitigasi perubahan iklim, masyarakat yang ada di tapak harus merasakan manfaat yang paling utama," tegasnya.
Pemerintah berharap pengembangan pasar karbon dapat berjalan secara berintegritas dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat dan upaya penurunan emisi sebagai tujuan utama.
- Penulis :
- Aditya Yohan
