Pantau - Ombudsman RI mengingatkan pelatihan calon manajer koperasi desa harus berfokus pada penguatan kompetensi manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi, sekaligus menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama setelah meninggalnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pelatihan Harus Perkuat Kompetensi Manajerial
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan materi pelatihan semestinya lebih menitikberatkan pada kemampuan mengelola organisasi, membaca laporan keuangan, menyusun strategi bisnis, serta membangun jejaring ekonomi desa.
"Penanaman disiplin tentu penting, tetapi orientasi pelatihan semestinya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas substantif pengelolaan koperasi," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, program persiapan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa, namun pelaksanaannya harus dievaluasi secara objektif dan menyeluruh.
Maneger menilai evaluasi perlu mencakup metode pelatihan, kesesuaian kurikulum dengan kompetensi yang dibutuhkan, standar keselamatan, tata kelola penyelenggaraan, kesiapan tenaga medis, mekanisme penanganan keadaan darurat, hingga pemenuhan hak-hak peserta.
Ombudsman Siap Awasi dan Investigasi
Ombudsman RI menyatakan akan mengawasi penyelenggaraan program sesuai kewenangannya dan dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program.
"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program yang bertujuan membangun kapasitas sumber daya manusia justru kembali memakan korban," ungkapnya.
Maneger juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta pelatihan dan menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran agar program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi peserta SPPI dan mengubah pendekatan pelatihan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial setelah dilakukan evaluasi menyusul meninggalnya lima peserta.
"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan latsarmil lagi," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
- Penulis :
- Aditya Yohan
