Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk meningkatkan kesejahteraan diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri serta menerapkan evaluasi kinerja duta besar setiap tahun agar seluruh perwakilan RI mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional.
Anton menyampaikan hal tersebut saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Kementerian Luar Negeri di Sekolah Staf dan Pimpinan Dinas Luar Negeri (Sesparlu), Kompleks Pusdiklat Kemlu, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dorong Peningkatan Kesejahteraan Diplomat
Anton mengatakan Komisi I DPR RI bersama Sekretariat Jenderal Kemlu sebelumnya telah menginisiasi kebijakan Minimum Initial Cost for Diplomacy (MIDI) yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan staf lokal di perwakilan RI hingga 50 persen dari standar yang ditetapkan serta pemberian fasilitas tanggungan bagi dua anak diplomat selama bertugas di luar negeri.
“Alhamdulillah tahap pertama berhasil. Gaji staf lokal sudah terpenuhi, kemudian dua anak yang bisa dicover selama di luar negeri juga sudah terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan penginapan diplomat kita? Bagaimana dengan fasilitas penunjang lainnya? Ini yang menurut saya perlu kita diskusikan lagi, Pak,” ungkap Anton.
Ia juga menyoroti sistem penghasilan diplomat yang kembali menggunakan rupiah setelah masa penugasan di luar negeri berakhir karena dinilai perlu dikaji agar mencerminkan penghargaan yang lebih adil terhadap profesi diplomat.
“Kalau memang enggak bisa semuanya, paling tidak kita cari apa saja yang masih bisa diberikan kepada para diplomat kita. Mereka adalah manusia-manusia unggul yang bisa tiga bahasa, S1, S2, S3 dan melalui proses seleksi ketat. Sudah seharusnya negara juga memberikan penghargaan yang layak kepada mereka,” tegasnya.
Usulkan Evaluasi Kinerja Duta Besar Setiap Tahun
Selain peningkatan kesejahteraan, Anton mendorong pemerintah menetapkan arah kebijakan dan indikator kinerja atau Key Performance Index (KPI) yang jelas bagi setiap duta besar sebelum menjalankan penugasan di negara tujuan.
Menurutnya, target tersebut harus mencakup diplomasi ekonomi, peningkatan perdagangan, investasi, hingga sektor pariwisata agar capaian setiap kepala perwakilan dapat diukur secara objektif.
“Sebelum berangkat ke luar negeri, para dubes harus memiliki semacam garis-garis besar haluan atau KPI (Key Performance Index) yang jelas. Setahun sekali kita bisa melakukan evaluasi melalui Zoom Meeting. Tidak harus selalu pulang ke Indonesia. Kita lihat bagaimana (kinerja upaya mendorong) ekspor-impornya? Bagaimana turismenya? Berapa orang yang datang ke negara kita? Harus ada yang jelas Pak?,” jelasnya.
Anton menegaskan evaluasi tahunan dapat dilakukan secara daring sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas para duta besar di negara penempatan.
“Kalau memang dalam satu tahun tidak ada performa yang bisa ditunjukkan, ya mohon maaf lahir batin Pak. Karena dubes itu jendelanya Indonesia di mata dunia. Jangan sampai citra Indonesia yang sudah baik justru terganggu karena kinerja yang tidak optimal,” pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Shila Glorya
