Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong terobosan perizinan lahan untuk mempercepat produksi minyak dan gas (migas) nasional guna mendukung ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor energi, serta meningkatkan penerimaan negara melalui percepatan sejumlah proyek hulu migas strategis.
Perizinan Lahan Dinilai Berkaitan dengan Ketahanan Energi
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa produksi migas nasional harus terus dikawal di tengah meningkatnya kebutuhan energi.
Ia mengungkapkan, "Produksi migas dalam negeri harus kita kawal. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, setiap potensi tambahan produksi minyak dan gas bumi harus segera direalisasikan. Kita perlu bekerja cepat, tetapi tetap tertib dan sesuai aturan."
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bojonegoro, Dudung meninjau kegiatan usaha hulu migas yang terdampak Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menurut Dudung, hambatan perizinan lahan pada kegiatan hulu migas tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administrasi pertanahan.
Ia menekankan bahwa perizinan lahan berkaitan langsung dengan ketahanan energi, peningkatan produksi minyak dan gas bumi, upaya mengurangi ketergantungan impor energi, serta peningkatan penerimaan negara.
Tiga Proyek Strategis Menjadi Perhatian Pemerintah
KSP menyebut pemerintah saat ini memberikan perhatian terhadap tiga kegiatan hulu migas prioritas.
Proyek tersebut meliputi Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 milik PT Pertamina EP di Kabupaten Bojonegoro, Lapangan Gas RBG Blok I milik TIS Petroleum E&P Blora Ltd. di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, serta Proyek Kedung Keris West milik ExxonMobil Cepu Limited di Kabupaten Bojonegoro.
Ketiga proyek tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan produksi migas nasional.
Sumur Banyugeni memiliki potensi sumber daya yang perlu segera dibuktikan melalui kegiatan pengeboran.
Lapangan Gas RBG Blok I diharapkan memperkuat pasokan gas domestik di Jawa Tengah sekaligus mendukung pengurangan ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor.
Sementara itu, Proyek Kedung Keris West diperkirakan memiliki potensi produksi sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi sekitar Rp25 miliar per hari.
Dudung menyoroti Proyek Kedung Keris West sebagai contoh penting perlunya penyelesaian perizinan secara cepat dan proporsional karena proyek tersebut hanya membutuhkan lahan sekitar 0,6 hektare, tetapi berpotensi memberikan tambahan produksi minyak nasional dalam jumlah besar.
Ia mengatakan, "Ini contoh yang sangat jelas. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara. Jangan sampai potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga."
Komitmen Menjaga Ketahanan Pangan dan Energi
KSP menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan.
KSP menilai perlindungan lahan sawah perlu dijalankan secara proporsional agar tidak menghambat proyek energi strategis yang membutuhkan lahan terbatas namun memberikan manfaat besar bagi negara.
Dudung mengatakan, “Kita tidak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi. Keduanya adalah agenda strategis Presiden yang harus berjalan bersama. Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
