HOME  ⁄  Nasional

Puan Maharani Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Hadapi Ancaman Siber

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Puan Maharani Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Hadapi Ancaman Siber
Foto: (Sumber :Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama BPK RI di Gedung Nusantara DPR RI, Ssnayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Foto : Farhan/Andri.

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan yang adaptif untuk menghadapi ancaman keamanan siber, transformasi digital, serta kejahatan keuangan lintas negara saat menerima delegasi Australian National Audit Office (ANAO) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

DPR Dorong Kolaborasi Penguatan Tata Kelola

Puan Maharani mengatakan hubungan Indonesia dan Australia terus berkembang sebagai kemitraan strategis, termasuk melalui kerja sama antara BPK RI dan ANAO dalam memperkuat akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan.

Ia mengungkapkan, “Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara.”

Menurut Puan, perkembangan tersebut menuntut sistem pengawasan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ia menilai pengalaman Australia dalam menerapkan audit kinerja berbasis prinsip value for money serta penguatan integritas institusi publik dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Puan mengatakan, “Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi.”

Dukung Reformasi Kelembagaan

Puan menegaskan penguatan tata kelola publik merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong DPR RI.

Ia menyebut peningkatan kualitas belanja negara, penguatan integritas sektor publik, serta pembangunan institusi yang terpercaya menjadi bagian dari upaya menyelaraskan tata kelola pemerintahan Indonesia dengan standar internasional, termasuk dalam proses aksesi ke OECD.

Di akhir pertemuan, Puan berharap kerja sama antara BPK RI dan ANAO terus berkembang melalui berbagai program konkret untuk memperkuat integritas institusi publik dan meningkatkan kualitas pengawasan.

Ia mengungkapkan, “Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara.”

Penulis :
Ahmad Yusuf