Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung investigasi menyeluruh terhadap dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang diduga memicu terjadinya blackout di Sumatra dan sejumlah wilayah Indonesia serta meminta Polri segera mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terhadap dugaan korupsi pasokan batu bara yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp5 triliun.
DPR Minta Pengusutan Menjangkau Seluruh Pihak
“Investigasi kasus dugaan korupsi batu bara harus menjadi titik awal reformasi penanganan kejahatan korupsi sektor strategis,” ungkap Abdullah.
Menurut Abdullah, langkah Polri yang menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan perlu dibarengi dengan penindakan yang terukur.
“Tentunya langkah baik ini harus dibarengi dengan penindakan yang terukur. Kita berharap Polri segera menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dari kasus dugaan korupsi itu,” ujarnya.
Ia menegaskan pengusutan tidak hanya menyasar pihak swasta, tetapi juga pihak regulator yang memiliki keterkaitan dalam sektor pelayanan publik.
“Bukan hanya dari pihak swasta saja, tapi usut juga dari sisi regulator karena dalam sektor pelayanan publik seperti ini, bukan hanya perusahaan yang punya peran,” katanya.
Dorong Pendekatan Follow the Money dan Kolaborasi Antarlembaga
Abdullah mengatakan penanganan korupsi di sektor energi perlu mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the assets agar penyidikan mampu mengungkap aktor intelektual, penerima manfaat utama, serta aset hasil tindak pidana.
“Pendekatan seperti itu penting agar pemberantasan korupsi benar-benar memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal,” ungkapnya.
Ia juga mendorong Polri, Kejaksaan, PPATK, BPK, dan lembaga penegak hukum lainnya memperkuat Joint Financial Crime Investigation dalam penanganan perkara korupsi di sektor sumber daya alam dan energi.
Selain itu, Abdullah meminta pemerintah mempercepat penyusunan profil risiko korupsi di sektor energi sebagai dasar deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam rantai pasok energi nasional.
“Pencegahan harus dibangun berbasis analisis risiko, bukan hanya menunggu munculnya laporan atau kerugian negara dalam jumlah besar,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
