Pantau - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan peluncuran prototipe vaksin dengue berbasis mRNA hasil kolaborasi Indonesia dan China menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian nasional di bidang farmasi dan bioteknologi sekaligus menjawab tantangan penyakit menular.
Prototipe vaksin tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Universitas Indonesia (UI), Tsinghua University, dan PT Etana dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sains dan Teknologi China, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pendampingan regulatori dari BPOM.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pengembangan vaksin tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi kesehatan nasional.
BPOM Dorong Keterlibatan Regulator Sejak Awal
Taruna mengatakan, “Dengue masih menjadi ancaman kesehatan yang serius, baik di tingkat global maupun nasional. Kondisi ini menuntut hadirnya inovasi yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk melalui pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA.”
Ia menjelaskan keberhasilan hilirisasi riset kesehatan tidak hanya bergantung pada peneliti dan industri, tetapi juga memerlukan keterlibatan regulator sejak tahap awal pengembangan produk.
“Hilirisasi semua yang berhubungan dengan vaksin dan obat-obatan. Jangan berpikir BPOM hanya sebagai tukang stempel. BPOM harus dilibatkan sejak awal karena kami memahami standar, metode, dan karakteristik produk yang harus dipenuhi,” ungkapnya.
Pengembangan Vaksin Didampingi Hingga Tahap Peredaran
Taruna mengapresiasi tim peneliti dan seluruh mitra yang telah melibatkan BPOM sejak awal proses pengembangan prototipe vaksin dengue berbasis mRNA.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat mempercepat pengembangan produk tanpa mengurangi aspek keamanan, khasiat, dan mutu.
“Dalam pengembangan vaksin ini, BPOM memiliki tekad untuk mendukung secara maksimal karena kita sedang berupaya menciptakan sejarah, yaitu mengembangkan vaksin mRNA pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah,” katanya.
BPOM menegaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penelitian, pengembangan, uji klinik, produksi, hingga pengawasan setelah produk beredar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
