Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan Sensus Ekonomi 2026 harus menghasilkan data yang rinci dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi secara tepat sasaran.
Lestari Moerdijat menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis pada Kamis (9/7), seiring pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026.
Data Rinci Dinilai Penting untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Lestari mengungkapkan, "Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi."
Menurutnya, hasil sensus harus menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan agar program yang disusun tidak bersifat umum, tetapi mampu menjawab hambatan nyata yang dihadapi perempuan.
Ia juga mengatakan, "Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan 'tembok kaca' struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis."
Soroti Kesenjangan Partisipasi dan Upah Perempuan
Berdasarkan data BPS per Februari 2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 56,63 persen, sedangkan laki-laki berada di angka 84,40 persen.
Lestari juga menyoroti sekitar 61 persen perempuan masih bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial, sementara rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp2,80 juta per bulan masih berada di bawah rata-rata upah buruh laki-laki yang mencapai Rp3,55 juta.
Ia menilai kerja sama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi langkah positif untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM perempuan.
Lestari menegaskan, "Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka."
Pada bagian akhir, ia berharap data hasil Sensus Ekonomi 2026 menjadi pijakan penyusunan kebijakan afirmatif yang mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan serta mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Lestari menambahkan, "Data adalah kunci. Dengan data yang rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat."
- Penulis :
- Aditya Yohan
