Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya mengantisipasi potensi lonjakan kunjungan wisatawan di Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, agar kualitas pengalaman wisata tetap terjaga saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Kamis (9/7/2026).
Antisipasi Kepadatan Wisatawan
Chusnunia menilai perencanaan sejak dini diperlukan agar destinasi wisata unggulan tersebut tidak menghadapi persoalan over tourism pada masa mendatang.
Ia menyampaikan bahwa konsep Desa Penglipuran yang tidak memperbolehkan kendaraan bermotor memasuki kawasan desa merupakan nilai tambah yang harus dipertahankan.
Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menjaga suasana alami sekaligus memperkuat identitas Desa Penglipuran sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan lingkungan.
"Nilai yang dimiliki Bali dan desa-desa wisatanya itu ada pada alam dan budayanya. Karena itu, jangan sampai kepadatan pengunjung justru mengurangi pengalaman wisata yang menjadi daya tarik utamanya," ungkapnya.
Chusnunia mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan ke Desa Wisata Penglipuran saat ini telah mencapai sekitar 2.000 wisatawan per hari.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah-langkah antisipatif agar Desa Penglipuran tetap nyaman dikunjungi.
Menurutnya, langkah antisipasi juga diperlukan agar Desa Penglipuran terhindar dari stigma over tourism.
Soroti Pendampingan Pemerintah
Legislator yang akrab disapa Nunik mengapresiasi storytelling yang disampaikan pemandu wisata kepada para pengunjung.
Menurutnya, storytelling tersebut mampu menjelaskan sejarah, budaya, hingga berbagai tradisi Desa Penglipuran kepada wisatawan secara menarik.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pengelola mulai mempersiapkan berbagai skenario apabila jumlah wisatawan terus meningkat pada masa mendatang.
Selain menyoroti pengelolaan destinasi wisata, Chusnunia juga meminta penjelasan mengenai bentuk pendampingan yang telah diberikan pemerintah kepada Desa Wisata Penglipuran.
Ia menilai Desa Penglipuran sebagai salah satu desa wisata unggulan nasional yang seharusnya memperoleh dukungan optimal dari kementerian terkait.
"Kami juga mempertanyakan sejauh mana pendampingan yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, maupun kementerian yang membidangi UMKM. Ini adalah desa wisata andalan, sehingga kami ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangannya," katanya.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperkuat pendampingan terhadap desa-desa wisata.
Menurutnya, penguatan pendampingan tersebut penting agar desa wisata mampu berkembang secara berkelanjutan.
Ia juga berharap pengembangan desa wisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat setempat.
- Penulis :
- Arian Mesa
