Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai penerbitan kredit karbon kehutanan berdasarkan regulasi baru pasar karbon nasional menjadi langkah penting untuk mendukung agenda perubahan iklim, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, serta pembangunan berkelanjutan.
Laksmi Wijayanti selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu.
Ia mengungkapkan, "Tonggak penting ini tidak hanya mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa pendanaan iklim memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut Indonesia bagi generasi sekarang maupun mendatang."
Tiga Proyek Kehutanan Siap Terbitkan Kredit Karbon
Implementasi regulasi terbaru pasar karbon Indonesia menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi karena memungkinkan diterbitkannya kredit karbon kehutanan pertama berdasarkan standar Verra.
Verra merupakan organisasi nirlaba global yang berfokus pada penanganan berbagai tantangan lingkungan dan sosial melalui pengembangan standar serta perangkat yang kredibel untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Saat ini Verra tengah mempersiapkan penerbitan kredit karbon untuk tiga proyek kehutanan di Indonesia yang telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan memperoleh persetujuan sesuai kerangka pasar karbon nasional.
Ketiga proyek tersebut meliputi Sumatera Merang Peatland Project (ID 1899), Katingan Peatland Restoration and Conservation Project (ID 1477), dan The Mayas Project (ID 3591).
Secara keseluruhan, ketiga proyek tersebut diperkirakan menghasilkan pengurangan dan penyerapan emisi (Emission Reductions and Removals/ERRs) sebesar 31.659.185 ton setara CO2 (tCO2e) selama periode verifikasi masing-masing proyek.
Integrasi Data dan Penguatan Tata Kelola Karbon
Kementerian Kehutanan mewajibkan seluruh proyek kehutanan terdaftar dan memperoleh persetujuan kementerian untuk memastikan keselarasan dengan sistem akuntansi karbon nasional serta komitmen penurunan emisi Indonesia.
Setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Kehutanan, Verra dapat menyelesaikan tahapan akhir penerbitan kredit karbon.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Verra telah menyelaraskan proses validasi proyek dan penerbitan kredit karbon dengan tata kelola karbon nasional Indonesia.
Seluruh kredit karbon yang diterbitkan dari ketiga proyek tersebut akan dicatat melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk keperluan pelaporan nasional.
Verra bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait juga tengah mengembangkan konektivitas data melalui Application Programming Interface (API) yang akan menghubungkan Verra Registry, SRUK, dan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).
Integrasi tersebut memungkinkan ketertelusuran (traceability) secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
Laksmi Wijayanti mengatakan, "Tonggak penting ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan potensi solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) Indonesia yang sangat besar."
Verra dan Kementerian Kehutanan juga telah sepakat mempercepat sertifikasi proyek-proyek Nature-based Solutions (NbS) dari Indonesia untuk mengoptimalkan potensi karbon nasional yang memiliki signifikansi global.
- Penulis :
- Arian Mesa
