Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan tidak boleh berhenti pada penanganan kasus, tetapi harus memastikan korban dapat pulih, berdaya, dan kembali menjalani kehidupan secara mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Veronica Tan saat mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau pelaksanaan layanan perlindungan sekaligus mendengarkan berbagai tantangan dalam proses pemulihan korban.
Pendampingan Harus Berorientasi pada Pemulihan
Veronica Tan menekankan masa pendampingan selama 14 hari pertama harus dimanfaatkan secara optimal dengan menyusun langkah-langkah pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan korban.
"Kita tidak boleh berhenti pada penanganan kasus. Setelah proses pendampingan, korban harus bisa kembali berdaya dan memiliki masa depan yang lebih baik. Layanan perlindungan harus mampu memastikan korban memperoleh pendampingan yang berkelanjutan hingga siap kembali menjalani kehidupan secara mandiri," ujarnya.
Ia menambahkan, setelah melewati proses pendampingan awal, korban perlu didorong agar memiliki kepercayaan diri, keterampilan, dan kesempatan untuk bangkit.
Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat
Veronica Tan mengajak pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor agar layanan perlindungan terhadap korban berjalan secara terpadu.
Ia menyebut keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban.
"Kolaborasi antar-lembaga pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat membuka akses korban terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, korban tidak hanya pulih dari trauma, tetapi juga memiliki bekal untuk hidup mandiri," ungkapnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
