Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 di Jakarta berjalan lancar dan hampir tidak menerima keluhan dari masyarakat karena menggunakan sistem yang terbuka dan transparan.
Pramono menyampaikan pernyataan tersebut berdasarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
“Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini relatif komplain ataupun keberatan dari publik itu hampir tidak ada, kecil sekali,” kata Pramono.
Ia mengatakan keterbukaan sistem menjadi salah satu faktor yang membuat proses penerimaan peserta didik baru berjalan baik di lapangan.
“Saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, karena sistemnya transparan dan terbuka, relatif berjalan dengan baik. Praktis tidak ada komplain tentang itu,” jelas Pramono.
Pramono juga memastikan jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta belum bertambah dan saat ini masih mencakup 103 sekolah.
“Nanti akan kami bahas lebih lanjut dengan DPRD DKI Jakarta. Kalau sekarang ini kan 103 sekolah, pasti akan ada peningkatan,” papar Pramono.
Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bagi peserta didik dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengingatkan seluruh sekolah agar melaksanakan MPLS tanpa perpeloncoan, pungutan, kekerasan, maupun kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pertama Sekolah dan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan.
“Kami memastikan MPLS berlangsung aman, ramah, edukatif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perpeloncoan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.
Disdik DKI melarang sekolah melakukan perpeloncoan, memungut biaya, memberikan aktivitas yang tidak relevan, serta mewajibkan penggunaan atribut yang tidak edukatif.
Sekolah juga dilarang melibatkan alumni sebagai penyelenggara dan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp Call Center yang mulai beroperasi pada 13 Juli 2026.
Masyarakat, orang tua, dan peserta didik dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan MPLS.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan transparan,” kata Nahdiana.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
