Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan kenaikan muka air laut telah mengubah wajah wilayah pesisir Indonesia dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ribuan triliun rupiah apabila tidak ditangani melalui pembangunan berketahanan iklim.
“Kenaikan muka air laut sekarang sudah jadi realitas yang telah mengubah wajah wilayah pesisir kita,” ujar Rachmat dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7).
Bappenas mencatat sebanyak 319 kabupaten dan kota memiliki kerentanan iklim sangat tinggi, sedangkan 18 ribu kilometer garis pantai masuk kategori rentan hingga sangat rentan.
Sebanyak 8,9 persen penduduk miskin juga berada dalam kondisi sangat rentan terhadap perubahan iklim.
Potensi kerugian akibat perubahan iklim diperkirakan melampaui Rp100 triliun per tahun dan dapat mencapai Rp1.300 triliun hingga Rp2.000 triliun pada 2029.
Rachmat mengatakan dua pertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi terkuras apabila risiko kerentanan iklim tidak segera diatasi.
Kawasan Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman besar karena menyumbang sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto dan menjadi lokasi sekitar 60 persen industri nasional.
Jakarta diperkirakan dapat kehilangan sekitar 186 juta dolar AS setiap tahun akibat banjir, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya lahan produktif.
Dampak sosial juga mengancam masyarakat pesisir karena sekitar 80 persen perempuan di wilayah tersebut berisiko kehilangan pendapatan.
Ribuan pulau datar dengan ketinggian kurang dari dua meter berpotensi lenyap dalam 20 hingga 30 tahun mendatang sehingga dapat mengubah batas wilayah dan kedaulatan negara.
“Kalau hilang pulau kita, maka hilanglah sebagian batas kontinen kita, dan ini berarti merugikan luas wilayah yang harusnya luas, tapi jadi berkurang hanya karena satu pulau, dua pulau, tiga pulau di batas terluar itu hilang karena naiknya muka laut,” ungkapnya.
Penurunan muka tanah sekitar 1 hingga 20 sentimeter per tahun telah terjadi di Jakarta dan Semarang sehingga memperparah dampak kenaikan muka air laut.
Apabila muka air laut nasional naik hingga 100 sentimeter, wilayah terdampak diperkirakan mencapai 2,76 juta hektare dengan 4,82 juta penduduk terancam.
Kenaikan tersebut juga berpotensi berdampak pada 702 fasilitas kesehatan, 5.076 fasilitas pendidikan, dan 15.371 fasilitas negara.
Di Jawa Tengah, wilayah terdampak diperkirakan mencapai 121.949 hektare dengan 782.720 penduduk, 148 fasilitas kesehatan, 901 fasilitas pendidikan, dan 1.870 fasilitas negara.
Jakarta, Bekasi, Indramayu, Semarang, dan Demak menjadi sasaran utama rencana pembangunan giant sea wall karena menghadapi penurunan tanah dan ancaman genangan permanen.
“Dalam skenario terburuk, 29 pulau bisa hilang dan lebih dari 16.500 jiwa akan terdampak Terutama di kawasan Indonesia Timur seperti gugusan Kepulauan Spermonde (Sulawesi Selatan), perairan Selat Makassar yang selama ini telah mengalami banjir permanen selama tiga tahun. Selanjutnya, di Kecamatan Sayung di Kabupaten Demak, genangan permanen telah merendam pemukiman lahan produktif serta fasilitas penduduk lainnya,” ucap Rachmat.
Pemerintah menyiapkan strategi mitigasi melalui pengendalian sumur bor, pengelolaan air tanah, dan pengurangan beban bangunan di kawasan pesisir.
Rehabilitasi mangrove, penguatan ekosistem karbon biru, serta program reforestasi seluas 12 juta hektare juga menjadi bagian dari upaya perlindungan pesisir.
Pemerintah turut mendorong pembangunan pesisir berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu.
Pembangunan giant sea wall sepanjang 500 hingga 700 kilometer di pesisir utara Jawa diperkirakan membutuhkan dana 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.298 triliun dengan waktu pengerjaan 15 hingga 20 tahun.
Pemerintah juga menyiapkan pembentukan Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa untuk mengelola proyek tersebut.
“Pengendalian air tanah, pembangunan giant sea wall, komitmen net zero emission, dan diperkuat dengan perencanaan berbasis bukti, menjadi bagian satu visi besar melindungi rakyat dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Kepala Bappenas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
