Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sosial sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Infrastruktur Sosial Dinilai Sama Pentingnya dengan Infrastruktur Fisik
Rachmat Pambudy menyampaikan penanganan perubahan iklim tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
Ia menegaskan infrastruktur sosial juga harus menjadi perhatian karena perubahan iklim memengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya warga di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir.
“Jelas bahwa persoalan iklim akan mempengaruhi infrastruktur fisik, tetapi ternyata infrastruktur sosial juga harus ditangani karena persoalan kenaikan muka laut akibat perubahan iklim juga berpengaruh kepada orang-orang,” ungkapnya.
Rachmat mengatakan Bappenas baru menghadiri Sustainable Conference di Jerman yang membahas dampak perubahan iklim secara global.
Menurutnya, para pemimpin berbagai negara sepakat bahwa perubahan iklim bukan hanya perlu diwaspadai, tetapi juga harus dihadapi dan diatasi.
“Pada akhirnya, orang-orang yang ada di pulau-pulau kecil, orang-orang yang tinggal di wilayah Pantai Utara Jawa, mereka lah yang paling merasakan dampak nyatanya,” katanya.
Dampak Perubahan Iklim Ancam Perekonomian Nasional
Rachmat mengingatkan kenaikan muka air laut di wilayah utara Pulau Jawa berpotensi memengaruhi perekonomian nasional karena kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi Indonesia.
“60 persen lebih PDB kita ada di pulau Jawa, 70 persen lebih ada di wilayah utara Jawa, 26 persen lebih ada di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kita langsung terpengaruh. Bukan hanya orang-orang yang terpengaruh, tetapi perekonomian kita yang berpengaruh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa selain infrastruktur fisik, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur sosial berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan layanan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi Bapak Menko (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono), setelah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, keberadaan orang-orang, layanan orang-orang berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan, layanan-layanan sifatnya sosial supaya masyarakat lebih sejahtera, tampaknya juga di bawah tanggung jawab Bapak,” ujarnya.
Rachmat menambahkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur digital juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Ia menegaskan Bappenas berkomitmen menyiapkan seluruh aspek perencanaan pembangunan, sedangkan implementasinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
