Pramono Anung Siapkan Rapat Khusus untuk Percepat Pembangunan Kembali JPO Tendean

Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat khusus pada pekan depan untuk membahas percepatan pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan, yang rusak setelah tertabrak truk crane pengangkut alat berat.

Pemprov DKI Cari Skema Percepatan Pembangunan

Pramono Anung mengatakan pembangunan kembali JPO Tendean harus segera dilakukan karena fasilitas tersebut berada di kawasan strategis dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Ia menjelaskan pemerintah akan mencari skema pembangunan yang tidak membutuhkan waktu lama dibandingkan menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Pramono, pembangunan melalui APBD membutuhkan proses perubahan anggaran sehingga dinilai kurang efektif untuk mempercepat pengerjaan.

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penggunaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta kerja sama strategis dengan pihak swasta.

Salah satu opsi yang dikaji adalah pemberian hak penamaan atau naming rights kepada perusahaan yang ikut mendukung pembiayaan pembangunan JPO.

Selain itu, pemerintah juga akan membahas alternatif lain seperti pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi (SP3L).

JPO Tendean Dibongkar karena Struktur Tidak Aman

Pramono mengatakan kemungkinan langkah hukum terhadap pemilik truk crane yang diduga menyebabkan kerusakan JPO Tendean juga akan dibahas dalam rapat khusus.

Pemerintah DKI Jakarta akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas publik tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Bina Marga melakukan pembongkaran JPO Tendean setelah truk pengangkut alat berat tersangkut dan merusak struktur jembatan.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal menjelaskan pembongkaran dilakukan karena kondisi JPO sudah tidak aman digunakan.

Tiang penyangga JPO disebut telah lepas sebagian dan struktur jembatan tidak memiliki penunjang di bagian tengah sehingga pembongkaran harus dilakukan secara menyeluruh.

Penanganan awal dilakukan dengan memangkas bagian atap JPO dan melepas bagian gelagar untuk mengurangi risiko bahaya sebelum pembangunan kembali dilakukan.