Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun kembali skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat menjadi prioritas utama.
DPR Usulkan Dekomersialisasi Program MBG
Usulan tersebut disampaikan Gamal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dalam fungsi pengawasan DPR, Gamal mengusulkan agar BGN melakukan dekomersialisasi terhadap program MBG melalui penyesuaian skema insentif bagi mitra penyelenggara.
Menurut Gamal, insentif seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi, memastikan tujuan gizi masyarakat menjadi prioritas utama, serta mengurangi orientasi keuntungan dalam penyelenggaraan program.
"Dengan menghilangkan motif keuntungan, rasionalisasi insentif, refocus pada gizi, membuka opsi skema dapur tanpa insentif, serta mengubah insentif menjadi bantuan operasional layanan, maka membuka SPPG bukan lagi mencari untung, tetapi mendukung program pemerintah dengan semangat gotong royong," kata Gamal.
Gamal juga mendorong BGN memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan MBG, seperti pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial.
Menurutnya, pelibatan berbagai elemen sosial dapat membuat program MBG berjalan dengan semangat gotong royong, pelayanan kepada masyarakat, dan kepedulian sosial.
Gamal Soroti Dominasi Orientasi Bisnis dalam MBG
Gamal menilai perubahan skema operasional diperlukan karena pelaksanaan MBG saat ini masih banyak dipandang sebagai ruang investasi dibandingkan program sosial.
Menurutnya, hal tersebut terlihat dari respons ketika sejumlah dapur MBG mengalami moratorium atau penghentian sementara operasional.
"Ketika dapur MBG di-moratorium, di-suspend, kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak-anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG," ujar Gamal.
Gamal menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelenggaraan MBG perlu dikembalikan kepada misi kemanusiaan dengan menekankan peningkatan gizi masyarakat, pelayanan sosial, dan pemenuhan kebutuhan kelompok penerima manfaat.
"Kenyataan ini menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented ketimbang aspek sosial atau social oriented. Ketika investasi dapur dan margin keuntungan SPPG lebih sering dibahas ketimbang misi kemanusiaan, ini setidaknya menjadi perenungan kita bersama," kata Gamal.
Gamal menilai penerapan skema yang lebih berorientasi sosial dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dana yang dapat dihemat dari perubahan skema tersebut, menurut Gamal, dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi dan memperbaiki manfaat program bagi penerima MBG.
Ia menyampaikan mitra yang hanya berorientasi mencari keuntungan kemungkinan akan mundur secara sukarela sehingga membuka peluang bagi pihak yang memiliki kepedulian sosial untuk ikut berkontribusi dalam program MBG.
"Mitra yang berorientasi mencari untung akan mundur secara sukarela, membuka ruang bagi para pejuang sosial yang tulus. Lebih jauh dari itu, pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang kemudian dikembalikan untuk meningkatkan kualitas gizi makanan anak-anak bangsa," ungkap Gamal.
- Penulis :
- Leon Weldrick
