Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Provinsi Lampung yang dinilai menghambat distribusi logistik dan mengurangi pendapatan harian sopir truk.
Putri menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).
Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran pada pekan lalu untuk memastikan kondisi di lapangan.
Putri mengungkapkan, "Hampir semua SPBU yang saya lewati itu dalam keadaan antrinya parah, Pak."
Sopir Truk Disebut Antre Hingga Sepuluh Jam
Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan yang diterimanya, para sopir truk mulai mengantre sejak pukul 06.00 WIB dan baru memperoleh solar bersubsidi sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
Putri menilai waktu tunggu selama enam hingga sepuluh jam tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas dan penghasilan para pengemudi angkutan barang.
Ia mengatakan, "Tentu ini kan sama saja kita mengurangi pendapatan harian dari supir-supir truk tersebut."
DPR Minta Penjelasan Penyebab Antrean
Putri mengapresiasi paparan PT Pertamina Patra Niaga yang menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman serta langkah BPH Migas dalam menangani pengaduan masyarakat.
Namun, ia menilai masih terdapat perbedaan antara kondisi yang dipaparkan dalam rapat dengan situasi di lapangan, khususnya di Kota Bandar Lampung.
Ia mengungkapkan, "Nah, tetapi memang terjadi anomali yang di lapangan, khususnya di Dapil Lampung 1, itu Kota Bandar Lampung. Nah, mumpung di forum yang baik ini mungkin nanti bisa juga dijelaskan kepada kami Pak, sebetulnya apa yang terjadi."
Putri meminta penjelasan apakah antrean dipicu persoalan pasokan, distribusi yang belum optimal, atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk praktik penggunaan QR Code ganda dan "ambil jatah" yang sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi XII DPR RI.
Berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah dilakukan 1.296 kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyalur, termasuk 90 SPBU dan 144 Agen LPG PSO di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang mencakup Provinsi Lampung sebagai upaya memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
