Pantau - Kedalaman alur Pelabuhan Pulau Baai masih berada di kisaran minus 6,5 meter LWS. Kapal yang bisa bersandar terbatas di rentang 5.000 hingga 12.000 gross ton (GT). Angka ini jauh dari kebutuhan distribusi logistik skala besar.
Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mendorong pemerintah menjadikan pelabuhan tersebut sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Pelabuhan di daerah menjadi mesin penghasil uang negara dari batu bara, migas, hingga ekspor komoditas,” kata Erna dalam RDP bersama Ditjen Perhubungan Laut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Kontribusi itu, menurutnya, belum berbanding lurus dengan alokasi pembangunan yang diterima daerah.
“Hasil yang diperoleh negara tidak kembali secara proporsional ke daerah,” ujarnya.
Bengkulu bergantung pada Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu utama logistik. Provinsi ini belum memiliki jalan tol. Kapasitas transportasi udara juga terbatas.
Kondisi tersebut membuat peran pelabuhan menjadi krusial dalam menjaga distribusi barang.
“Kalau akses laut terganggu, distribusi logistik langsung terdampak,” tutur Erna.
Masalah utama terletak pada sedimentasi alur pelayaran. Pendangkalan terjadi selama puluhan tahun dan belum terselesaikan secara permanen.
“Kalau bukan karena Inpres, mungkin pelabuhan ini tidak dikeruk lagi,” katanya.
Pengerukan yang berjalan saat ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
“Ini langkah penting, tapi belum menyentuh akar masalah,” ucapnya.
Erna mendorong solusi jangka panjang. Salah satu opsi yang diajukan berupa penerapan teknologi pengendalian sedimentasi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding pengerukan berkala.
“Kami butuh metode permanen seperti sand bypassing atau teknologi lain,” ujarnya.
“Kalau terus dikeruk tanpa solusi permanen, masalah akan berulang,” imbuhnya.
Ia juga meminta pemerintah melanjutkan pendalaman alur hingga minus 12 meter.
Target ini dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan. Dampaknya langsung terasa pada efisiensi logistik.
“Kalau kedalaman mencapai minus 12 meter, kapal di atas 20.000 GT bisa masuk,” tegas Erna.
“Biaya logistik bisa turun dan distribusi jadi lebih lancar,” sambungnya.
Menurut Erna, pembangunan pelabuhan harus memperhatikan keadilan wilayah. Daerah penghasil PNBP perlu mendapat perhatian setara.
“Kami membutuhkan keadilan pembangunan untuk Bengkulu,” katanya.
Ia menilai peningkatan pelabuhan yang sudah ada sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur baru.
“Jangan hanya bangun yang baru, yang sudah ada juga harus ditingkatkan kualitasnya,” tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
