Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar penggunaan anggaran berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan APBD Tidak Hanya Dilihat dari Serapan Anggaran
Wiyagus menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan Tahun 2026 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (16/7/2026).
Menurut Wiyagus, pengawasan APBD tidak cukup hanya melihat aspek administratif, tetapi harus memastikan setiap program pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPRD tidak cukup hanya menilai apakah anggaran telah terserap, tetapi DPRD harus menilai apakah anggaran tersebut memberikan hasil,” kata Wiyagus.
Ia menilai pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata.
Wiyagus juga menyoroti masih rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah yang hingga Juni 2026 baru mencapai 12,64 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius DPRD melalui fungsi pengawasan dengan mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan belanja infrastruktur.
Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya tersimpan di kas daerah maupun perbankan, tetapi segera digunakan untuk pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Diminta Susun Rencana Aksi yang Terukur
Wiyagus mendorong pembahasan dan pengawasan anggaran dilakukan secara lebih substantif dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan masyarakat, menentukan kelompok penerima manfaat, serta menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara nyata.
“Setiap pembahasan anggaran harus berani menjawab empat pertanyaan, persoalan apa yang hendak diselesaikan, siapa masyarakat yang akan menerima manfaat, hasil apa yang harus dicapai, dan kapan hasil tersebut dapat dirasakan,” ujar Wiyagus.
Ia berharap forum koordinasi ADKASI dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, bukan hanya menjadi rekomendasi normatif tanpa pelaksanaan nyata.
Setiap rencana aksi, kata Wiyagus, harus disusun secara jelas dengan mencantumkan target waktu pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, dan indikator keberhasilan.
“Susunlah agenda tindak lanjut yang jelas, apa yang akan dilakukan selama 30 hari, apa yang akan dilakukan selama 60 hari, 90 hari, siapa yang bertanggung jawab, kemudian juga apa indikator keberhasilan,” ungkap Wiyagus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Imam Turmudhi, Direktur Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tiyas Widiarto, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
