Pantau - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Laila Mufidah mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di berbagai wilayah Kota Surabaya.*
Laila menegaskan penataan PKL harus dilakukan dengan memberikan solusi, bukan hanya melalui penertiban terhadap aktivitas pedagang.
Menurut Laila, seluruh pihak perlu menjaga ketertiban bersama dengan tetap menghormati fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat secara optimal.
Penataan PKL Harus Berikan Solusi
Laila mengatakan aktivitas berjualan di bahu jalan dapat merugikan masyarakat karena berpotensi menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
Ia menilai keberadaan PKL akan selalu menjadi bagian dari perkembangan kota karena Surabaya merupakan kota besar yang menjadi tujuan banyak masyarakat urban.
"Keberadaan PKL akan terus mengikuti perkembangan kota karena Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota jasa, tetapi juga menjadi pusat ekonomi di Jawa Timur," ujar Laila.
Menurutnya, persoalan PKL berkaitan dengan tata kota seperti persoalan parkir, sampah, dan pengelolaan ruang publik.
Laila mengakui keberadaan PKL memberikan manfaat bagi masyarakat karena menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga, tetapi pedagang tetap harus menjalankan usaha di lokasi yang sesuai.
Ia menegaskan Pemkot Surabaya tidak menghambat masyarakat yang ingin mencari nafkah.
Pemerintah kota justru mendukung aktivitas ekonomi warga melalui pembangunan sentra wisata kuliner (SWK) sebagai tempat bagi masyarakat menjalankan usaha.
Ribuan Stan Disiapkan untuk PKL
Laila menyebut para PKL merupakan warga Surabaya yang memiliki KTP asli Surabaya sehingga perlu mendapatkan dukungan agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi.
Ia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang melakukan penataan PKL dengan menyediakan tempat usaha alternatif.
Menurut Laila, ribuan stan pasar telah disiapkan untuk menampung PKL maupun pedagang pasar tumpah.
Pembangunan banyak SWK di Kota Pahlawan dinilai menjadi salah satu upaya memberikan solusi terhadap persoalan penataan PKL.
Namun, Laila mengakui masih terdapat tantangan karena belum seluruh SWK memiliki tingkat keramaian yang sama.
Laila juga mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang membuka komunikasi langsung dengan masyarakat melalui layanan hotline.
Melalui layanan tersebut, warga dapat menyampaikan laporan atau keluhan terkait berbagai persoalan, termasuk aktivitas PKL di sejumlah wilayah Kota Surabaya.
Ia meminta Pemkot Surabaya mencegah munculnya PKL baru di lokasi yang tidak sesuai.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diminta melakukan pemantauan secara intensif agar penataan PKL berjalan dengan baik.
- Penulis :
- Shila Glorya
