Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman akan menyampaikan aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima masukan dari tokoh adat dan masyarakat Bali di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Dudung menerima aspirasi tersebut dari para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, serta perwakilan raja dan sultan.
"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," ujar Dudung.
Pemerataan Pembangunan Bali Jadi Aspirasi Utama
Dudung mengatakan penentuan lokasi pembangunan bandara dan kebijakan pendukungnya perlu dikaji secara cepat, tepat, dan transparan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
Pertemuan tersebut diinisiasi para tokoh Bali untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menindaklanjuti komitmen terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan kedatangan para tokoh adat ke KSP bertujuan meminta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Bali.
"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung raja dan sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan," kata Ida Cokorda.
Menurut Ida Cokorda, selama ini kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lebih banyak berkembang di wilayah Bali Selatan seperti Kuta, Legian, Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan Pecatu.
Kondisi tersebut membuat banyak generasi muda dari Bali Utara memilih merantau ke kawasan Bali Selatan untuk mencari peluang ekonomi.
Usulan Bandara Lepas Pantai di Kubutambahan
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat dan masyarakat mengusulkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara menggunakan konsep lepas pantai (offshore) di wilayah Kubutambahan.
Konsep tersebut diusulkan untuk menghindari penggusuran permukiman warga, menjaga kesucian situs adat dan pura, serta mendukung pembangunan infrastruktur tanpa mengganggu kawasan masyarakat.
Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Brigjen Pol. (Purn.) Mapparessa mengatakan keterlibatan para raja dan sultan dari berbagai daerah merupakan bentuk dukungan lembaga adat terhadap pemerataan pembangunan.
Mapparessa menyebut pertemuan tersebut juga bertujuan mendukung keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya lokal.
Para tokoh juga mengusulkan agar proyek Bandara Internasional Bali Utara dibiayai sepenuhnya melalui investasi swasta sehingga tidak membebani anggaran negara.
Aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerataan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
