Pantau - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi berbagai komoditas subsidi pemerintah sekaligus penggerak aktivitas ekonomi di tingkat desa, termasuk penyaluran LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, hingga berbagai program bantuan sosial.
Ferry menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Cimahi, Jawa Barat.
Ia mengatakan pemerintah telah memutuskan seluruh komoditas bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP.
"Perlu diketahui bahwa Bapak Presiden kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional sudah membuat keputusan bahwa seluruh barang-barang bersubsidi, gas 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, semua disalurkan melalui KDKMP," ungkapnya.
KDKMP Jadi Penyalur Program Pemerintah
Selain komoditas subsidi, KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat.
Program tersebut meliputi bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos), dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Seluruh program-program pemerintah pusat, termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, itu juga akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya.
Menurut Ferry, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi kebutuhan masyarakat agar lebih efektif.
Didorong Menjadi Pusat Aktivitas Ekonomi Desa
Ferry menjelaskan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan pemerintah, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.
Koperasi akan mendukung penjualan kebutuhan pokok, pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), layanan keuangan mikro, pergudangan, distribusi logistik, serta penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk kerajinan masyarakat.
"Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini adalah melaksanakan kegiatan keuangan mikro, pergudangan, dan kegiatan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan," katanya.
Skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan didorong melalui KDKMP dengan melibatkan perbankan untuk membuka unit layanan jasa keuangan di koperasi desa dan kelurahan.
Ferry menilai keterlibatan KDKMP akan memperpendek rantai distribusi sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program pemerintah.
"Ini adalah keputusan yang akan menentukan arah sistem dan praktik ekonomi kita karena itu akan memutus mata rantai distribusi yang berkepanjangan," ujarnya.
Pemerintah berharap KDKMP menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat serta mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional bersama badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta.
- Penulis :
- Shila Glorya
