Pantau - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengokohkan sinergi penegakan hukum untuk memperkuat sistem peradilan pidana sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66.
Kinerja Kejaksaan Dinilai Patut Diapresiasi
Hibnu Nugroho menilai kinerja Kejaksaan selama ini patut diapresiasi karena konsisten mendukung agenda pemberantasan korupsi pemerintah.
Ia mengungkapkan, "Kinerja kejaksaan saya kira pada usia ke-66 patut diapresiasi. Artinya, kejaksaan mampu menerjemahkan Astacita Presiden, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi."
Menurutnya, capaian tersebut terlihat dari keberhasilan Kejaksaan mengungkap berbagai perkara korupsi serta meningkatkan pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset dan pembayaran denda kepada negara.
Ia juga menilai Kejaksaan aktif menangani dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, termasuk perkara yang menyangkut Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata niaga gula, minyak, dan sektor strategis lainnya.
Meski demikian, Hibnu mengingatkan Kejaksaan masih menghadapi tantangan internal terkait dugaan keterlibatan oknum dalam perkara hukum.
Ia mengatakan, "Terlepas dari adanya oknum yang tersandung masalah hukum, kejaksaan mampu langsung mengambil tindakan dan diberi kepercayaan untuk mengusut perkara yang menyangkut internalnya sendiri. Ini merupakan tantangan sekaligus ujian yang luar biasa."
Sinergi dengan KPK dan Polri Dinilai Semakin Penting
Hibnu menilai masyarakat dan Presiden masih menaruh harapan besar agar Kejaksaan terus mengungkap perkara korupsi berskala besar guna memperkuat kewibawaan negara melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Ia menegaskan tantangan Kejaksaan ke depan bukan hanya meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, tetapi juga memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hibnu mengungkapkan, "Tantangan ke depan adalah bagaimana KPK, kepolisian, dan kejaksaan mampu bersinergi serta menjaga keseimbangan dalam menjalankan kewenangannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Jangan saling bersaing, tetapi saling menguatkan."
Ia menambahkan, "Kalau penegakan hukum lemah, negara juga akan dipandang lemah. Oleh karena itu, kejaksaan bersama aparat penegak hukum lainnya harus semakin kokoh dalam bersinergi agar mampu membawa negara semakin terhormat."
Hibnu juga menilai Kejaksaan perlu terus membersihkan oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum untuk menjaga integritas institusi.
Ia menegaskan, "Dengan tetap membersihkan oknum-oknum di dalam institusi, kepercayaan publik terhadap negara dan aparat penegak hukum akan semakin kuat."
- Penulis :
- Aditya Yohan
