Pantau - Ketua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan (ISMP) Kalimantan Timur Abdul Rozak menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan desentralisasi penyaluran 65.000 paket seragam sekolah gratis bagi siswa baru SMA dan SMK agar distribusi lebih cepat dan tepat sasaran.
Abdul Rozak mengatakan program seragam gratis merupakan kebijakan yang baik, namun selama dua tahun terakhir masih terkendala keterlambatan distribusi hingga baru tuntas pada November.
Ia mengatakan, "Program seragam gratis dari pemerintah ini pada dasarnya sangat baik, namun selama dua tahun terakhir kerap mengalami kendala keterlambatan distribusi, dan baru tuntas November."
Keterlambatan tersebut membuat siswa dan orang tua harus membeli atau menalangi biaya seragam secara mandiri sebelum bantuan diterima.
Kondisi itu juga dinilai menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi peserta didik baru yang masih mengenakan seragam SMP saat mengikuti kegiatan belajar di jenjang SMA atau SMK.
Usulkan Kerja Sama dengan UKM dan Koperasi Sekolah
Rozak mengusulkan agar pemerintah memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk bekerja sama dengan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal atau koperasi sekolah yang telah berbadan hukum dalam penyediaan seragam.
Ia menjelaskan proses pengukuran seragam dapat dilakukan saat daftar ulang sehingga pembuatan pakaian bisa selesai dalam waktu satu minggu hingga 10 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Ia mengatakan, "Dengan skema desentralisasi, pengukuran baju dapat langsung dilakukan saat daftar ulang siswa baru, sehingga proses pembuatan seragam bisa selesai dalam rentang waktu satu minggu hingga 10 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai."
Selain itu, Rozak mengusulkan penyediaan ukuran standar seperti M, L, dan XL yang dipersiapkan sejak Mei atau Juni berdasarkan data lulusan SMP sehingga distribusi ke sekolah dapat dilakukan lebih cepat.
Skema Afirmasi Dinilai Lebih Tepat Sasaran
Rozak juga menyarankan pemerintah memperbaiki skema penyaluran dengan memprioritaskan bantuan seragam lengkap bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui jalur afirmasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pembagian seragam nasional secara merata kepada seluruh siswa.
Ia mengatakan, "Skema jalur afirmasi ini akan jauh lebih tepat sasaran, memberikan dampak manfaat yang luar biasa bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, dan lebih mudah direalisasikan lewat kerja sama dengan koperasi sekolah."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
