Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemenuhan hak anak melalui berbagai program dan penyediaan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang, perlindungan, serta partisipasi anak.
Berbagai Program Disiapkan untuk Dukung Hak Anak
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan mengatakan berbagai program yang berpihak kepada anak terus dihadirkan, di antaranya 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di 44 kecamatan, program wajib belajar 13 tahun, serta layanan daycare.
“Program ini tentunya dapat memberikan ruang kesempatan bagi anak-anak Jakarta untuk dapat memenuhi hak-hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi,” ungkap Ujang Harmawan.
Ia menambahkan Pemprov DKI juga menjalankan sejumlah program lain, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Program Pemutihan Ijazah, Program Sekolah Swasta Gratis di 103 sekolah, serta Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang beroperasi selama 24 jam.
BUMD Diajak Berkolaborasi Wujudkan Kota Ramah Anak
Ujang mengapresiasi badan usaha milik daerah, termasuk perusahaan di sektor transportasi, yang turut menyediakan fasilitas pendukung pemenuhan hak anak.
“Apresiasi kepada PT LRT Jakarta sebagai mitra strategis, salah satu BUMD yang ada di DKI untuk berkolaborasi menunjukkan hak pemenuhan hak anak. Selain ruang baca untuk anak dan para penumpang LRT, ada yang namanya ruang SAPA untuk perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026.
“Kota yang maju adalah kota yang mampu memastikan setiap anak tumbuh sehat aman bahagia dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
