Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik sebanyak 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di ibu kota.
Pramono berharap ribuan PNS yang baru dilantik mampu membawa perubahan positif dalam sistem birokrasi pemerintahan, terutama aparatur sipil negara (ASN) dari kalangan generasi muda.
"Saya menaruh harapan bahwa ASN Jakarta, terutama bagi yang muda-muda, bisa membawa angin perubahan untuk penguatan birokrasi yang ada di Jakarta. Karena bagi saya, setelah mereka hampir dua tahun digembleng, dilatih, dididik, mudah-mudahan mereka bisa berkarier lebih baik dan menjadi pelayan bagi masyarakat yang ada di Jakarta ini," kata Pramono di Balai Kota, Rabu.
Menurut Pramono, proses pembinaan, pelatihan, dan pendidikan yang telah dijalani para CPNS selama hampir dua tahun menjadi bekal penting untuk menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat mendorong peningkatan profesionalisme, pengembangan karier, serta kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jakarta.
Sebanyak 15 Penyandang Disabilitas Resmi Menjadi PNS DKI Jakarta
Dari total 3.418 PNS yang dilantik, sebanyak 15 orang merupakan penyandang disabilitas yang turut mendapatkan kesempatan berkarier di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pramono mengaku bangga atas keterlibatan penyandang disabilitas dalam birokrasi pemerintahan karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kerja yang setara.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya membangun birokrasi yang inklusif dengan membuka ruang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan Jakarta.
Selain itu, Pramono menyoroti alokasi 88 formasi bagi penyandang disabilitas yang diharapkan dapat terpenuhi pada tahun-tahun mendatang.
"Mudah-mudahan saya sungguh berharap ke depan disabilitas untuk ruang yang dialokasikan ada 88 formasi, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa terpenuhi," jelas Pramono.
Pemenuhan formasi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan.
Pramono Ingatkan PNS Baru agar Menjaga Integritas dan Tidak Melanggar Kode Etik
Selain menyoroti birokrasi inklusif, Pramono memberikan sejumlah arahan kepada seluruh PNS yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ia meminta para aparatur terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan kewenangan serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Pramono juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional.
Menurutnya, koordinasi yang baik antarsesama aparatur dan soliditas dalam lingkungan kerja menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program pemerintah.
"Jangan pernah melanggar kode etik. Jalin koordinasi yang baik. Jaga soliditas, serta bekerjalah secara inovatif, responsif, berorientasi hasil agar setiap program pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Pramono.
Ia menekankan bahwa setiap PNS harus mampu mengembangkan pola kerja yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada hasil.
Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Pimpinan Perangkat Daerah Diminta Dampingi PNS Baru
Pramono turut memberikan arahan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar memberikan perhatian terhadap pengembangan pegawai yang baru diangkat.
Para pimpinan diminta aktif memberikan arahan dan pendampingan sehingga PNS baru dapat menyesuaikan diri dengan tugas serta tanggung jawab di lingkungan pemerintahan.
Selain pendampingan, pimpinan perangkat daerah juga diminta menyediakan ruang pengembangan kompetensi dan potensi pegawai secara berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia aparatur yang profesional, produktif, dan mampu menghadapi kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
"Bangun lingkungan kerja yang produktif dan profesional, serta dorong mereka untuk mengembangkan potensi agar berkontribusi bagi instansi, bangsa, dan negara," ucap Pramono.
Melalui arahan tersebut, Pramono berharap pimpinan perangkat daerah mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kemampuan dan kinerja para PNS.
Ia juga menginginkan setiap pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier sekaligus memberikan kontribusi maksimal bagi instansi tempat mereka bertugas.
Pelantikan 3.418 PNS ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparatur Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan inklusif.
Dengan peningkatan kompetensi, integritas, serta pendampingan dari pimpinan perangkat daerah, Pramono berharap para PNS yang baru dilantik mampu menghadirkan perubahan positif dalam birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jakarta.
- Penulis :
- Shila Glorya
