Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengoptimalkan pemanfaatan aset serta menghadirkan berbagai inovasi guna menyehatkan struktur keuangan perusahaan dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Perkuat Inovasi dan Pengawasan BUMD
Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memberikan keleluasaan kepada BUMD untuk berinovasi dengan tetap mendukung pembangunan daerah.
“Inovasi BUMD dalam memanfaatkan aset dan membuat terobosan untuk menyehatkan perusahaannya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan 2027,” ungkapnya.
Eliawati menjelaskan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMD dilakukan secara terukur melalui sistem pemantauan digital yang diterapkan sejak 2025.
“Setiap BUMD memiliki target dan tugas yang dipantau melalui dashboard. Dengan sistem ini, kita bisa memitigasi lebih cepat jika terjadi deviasi atau penyimpangan dari target yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan Pemprov DKI optimistis kinerja dan kontribusi BUMD terhadap PAD akan terus meningkat pada 2027 berkat komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara Badan Pembina BUMD dan perusahaan daerah.
“Dengan peran Badan Pembina (BP) BUMD yang saat ini komunikasinya sangat bagus dengan teman-teman BUMD, kami optimistis kondisi di tahun 2027 akan jauh lebih baik,” tuturnya.
DPRD Usulkan Kemitraan dengan Swasta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta seluruh BUMD menciptakan inovasi bisnis secara mandiri agar tidak bergantung pada penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Konkretnya, menggandeng pihak swasta untuk memaksimalkan potensi dan lahan-lahan kosong yang dimiliki BUMD,” katanya.
Menurut Baco, masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk lahan kosong milik PT Pembangunan Jaya Ancol dan sejumlah pasar di bawah Perumda Pasar Jaya yang memerlukan revitalisasi namun terkendala anggaran.
Ia mengusulkan agar BUMD menerapkan skema kemitraan yang lebih fleksibel dengan pihak swasta untuk mengembangkan aset tersebut.
Baco juga mengingatkan kondisi perekonomian yang belum stabil menjadi tantangan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha sehingga BUMD perlu memangkas birokrasi dan tidak mempersulit proses kerja sama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
