Pantau - Kementerian Sosial memastikan seluruh biaya rehabilitasi, pendampingan, hingga pemulihan bagi penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi tanpa terkendala biaya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan komitmen tersebut disampaikan usai pertemuan nasional Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang di Jakarta, Senin.
Pemerintah Tanggung Seluruh Proses Rehabilitasi
"Proses pemulihan dan rehabilitasi bagi para penyintas perdagangan orang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah," ungkap Saifullah.
Ia menjelaskan penanganan korban di Kemensos meliputi tiga tahapan utama, yaitu rehabilitasi layanan psikososial, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial.
Layanan rehabilitasi psikososial difokuskan untuk memulihkan kondisi psikis dan fisik penyintas secara bertahap agar dapat kembali beraktivitas secara normal.
Saifullah menyebut masa rehabilitasi diawali selama tiga bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyintas hingga maksimal dua tahun.
Kemensos Siapkan Sentra Pelayanan dan Rumah Aman
Setelah dinyatakan siap hidup mandiri, para penyintas akan dikembalikan kepada keluarga melalui proses reintegrasi sosial.
Kemensos mengoptimalkan 31 sentra pelayanan terpadu yang juga difungsikan sebagai safe house di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bandung, dan Solo.
"Selama kurun waktu 2011 - 2026 kami melayani rehabilitasi lebih dari 128.000 orang penyintas ya, di mana kita berikan pendampingan rehabilitasi dan sekaligus pemberdayaan sehingga dia bisa kembali lagi ke keluarganya setelah pulih dan siap bangkit untuk memulai hidup baru. Untuk khusus tahun 2024 sampai 2026 Juli ini kita melayani lebih dari 3.000. Itu artinya bahwa memang perdagangan orang masih belum berhenti, perlu kolaborasi dan inisiatif yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang sungguh-sungguh patut disambut baik," jelas Saifullah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
