HOME  ⁄  Nasional

Tito Karnavian Mendesak Persetujuan Empat Anggaran Prioritas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Segera Diproses

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Tito Karnavian Mendesak Persetujuan Empat Anggaran Prioritas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Segera Diproses
Foto: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin 27/7/2026 (sumber: ANTARA/Bayu Saputra)

Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta kementerian/lembaga mempercepat persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar berbagai persoalan di wilayah terdampak segera ditangani.

Tito menyampaikan terdapat empat usulan anggaran yang dinilai sangat prioritas dan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera memberikan persetujuan karena kementerian/lembaga terkait telah mengajukan anggarannya.

Ia mengungkapkan, "Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin karena dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan."

Pernyataan tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Rencana Induk dan Kebutuhan Anggaran

Tito menjelaskan pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.

Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028 mencapai Rp100,1 triliun.

Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun.

Dana tersebut disalurkan langsung kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah bertujuan mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak.

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR.

Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga.

Tujuh kementerian/lembaga penerima anggaran meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Empat Usulan Prioritas Menunggu Persetujuan

Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta empat usulan anggaran yang masih menunggu persetujuan segera diproses.

Usulan anggaran untuk Kementerian Pertanian diperuntukkan bagi pemulihan sawah dan perkebunan.

Usulan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi rehabilitasi tambak.

Usulan anggaran untuk Kementerian Agama diperuntukkan bagi perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah.

Usulan anggaran untuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukkan bagi pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana.

Tito menjelaskan sejumlah kementerian telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing.

Meski demikian, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

Ia mengatakan, "Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon."

Tito menegaskan Satgas PRR akan terus memantau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.

Ia juga meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat.

Tito menegaskan, “Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat.”

Penulis :
Arian Mesa