Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat langkah pencegahan konflik sosial melalui program bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), sekaligus memprioritaskan mitigasi potensi konflik di wilayah ibu kota.
Pemprov DKI Fokus pada Mitigasi dan Moderasi Beragama
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Muhamad Matsani mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan program pencegahan konflik sosial, termasuk penanganan potensi tawuran dan penguatan moderasi beragama.
Ia mengatakan, “Kami juga memprioritaskan program mitigasi potensi konflik sosial, termasuk tawuran, serta memperkuat moderasi beragama melalui program Kesbangpol maupun FKUB.”
DPRD Dorong Deteksi Dini dan Penegakan Hukum
Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperkuat langkah preventif untuk mencegah gesekan antarwarga yang berpotensi berkembang menjadi konflik berlatar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan seluruh unsur kewilayahan, mulai dari RT, RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat, harus mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini, terutama setelah bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada 26 Juli 2026.
Ia mengatakan, “Semua perangkat itu harus bersinergi. Jangan sampai sudah ada gejala, tetapi dibiarkan begitu saja.”
Komisi A juga mendorong penguatan pendataan masyarakat pendatang melalui koordinasi RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mengantisipasi munculnya potensi konflik.
Selain itu, DPRD meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik.
Inggard mengungkapkan, “Membawa senjata tajam saja sudah harus ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai persoalan terus berulang karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
