
Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pengembangan Trans Sumatra Railway akan menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi di berbagai wilayah guna memperkuat konektivitas serta mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal menyampaikan hal tersebut di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat & Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2025-2028 di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Fokus pada Simpul Integrasi Antarmoda
Risal menjelaskan pengembangan Trans Sumatra Railway mengedepankan pembangunan simpul-simpul transportasi yang saling terhubung secara optimal agar sistem transportasi dapat terintegrasi dengan baik, aman, dan nyaman.
Kemenhub menegaskan proyek tersebut tidak secara khusus mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD), melainkan berfokus pada pembangunan simpul integrasi antarmoda yang mudah diakses masyarakat.
Risal mengungkapkan, "Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain. TOD itu begitu bangunan tambahan lainnya, bisa hotel, bisa apa, justru kawasan pabrikan, gitu. Saya bicara simpulnya nih, suatu simpul integrasi."
Menurut Risal, pengembangan Trans Sumatra Railway akan melahirkan berbagai simpul transportasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan serta karakteristik masing-masing wilayah di Pulau Sumatra.
Kehadiran simpul transportasi tersebut diharapkan memperkuat integrasi antarmoda sehingga perpindahan penumpang dan barang menjadi lebih efisien serta meningkatkan konektivitas antarkawasan di Pulau Sumatra.
Pemerintah Siapkan Skema Pendanaan Alternatif
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan proyek Trans Railway Sumatra rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Dudy usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta.
Pemerintah saat ini mencari berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra.
Dudy mengatakan, "Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN."
Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sekaligus mendukung angkutan logistik yang lebih efisien guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra sepanjang sekitar 1.700 kilometer yang akan menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bobby menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian proyek bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, dan Kementerian Perhubungan.
Kebutuhan pendanaan proyek diperkirakan mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp350 triliun.
Saat ini jaringan rel aktif di Pulau Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh.
PT Kereta Api Indonesia menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh–Besitang sebagai prioritas utama pada tahap awal proyek Trans Sumatra.
- Penulis :
- Arian Mesa



