Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut Program Sekolah Rakyat di wilayahnya telah menampung 2.692 siswa yang tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam diskusi perencanaan dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin mengungkapkan, "Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi."
Taj Yasin menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus mengawal Program Sekolah Rakyat agar tujuan pemerintah dalam memuliakan keluarga miskin dapat tercapai.
Ia mengungkapkan, "Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil."
Pengalaman Jawa Tengah Mengelola Sekolah Berasrama
Taj Yasin menjelaskan Jawa Tengah telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu selama sekitar 10 tahun terakhir.
Saat ini Jawa Tengah memiliki tiga sekolah berasrama penuh yang berada di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga serta 15 sekolah semi-boarding.
Ia mengatakan, "Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir."
Rincian Siswa dan Sebaran Sekolah Rakyat
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyampaikan sebanyak 2.692 siswa mengikuti Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027.
Jumlah tersebut terdiri atas 380 siswa jenjang SD, 1.038 siswa jenjang SMP, dan 1.274 siswa jenjang SMA.
Seluruh siswa telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Sebanyak 10 Sekolah Rakyat permanen berada di Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, dan Kota Semarang.
Sementara itu enam Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kebumen.
Imam Maskur menjelaskan penerimaan siswa jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota.
Ia menambahkan penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua belum siap melepas anak berusia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar pada jenjang SMP dan SMA.
- Penulis :
- Leon Weldrick
