Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia mengikuti program Sekolah Rakyat pada 2027 sebagai bagian dari upaya menjangkau anak kurang mampu dan putus sekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan target tersebut akan direalisasikan melalui pengembangan program rintisan hingga pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah.
"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya saat meninjau gedung rintisan Sekolah Rakyat di kawasan Sekolah Penerbangan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).
Jumlah Siswa Ditargetkan Melonjak pada 2027
Saifullah Yusuf menyebut jumlah siswa yang telah masuk program Sekolah Rakyat saat ini mencapai lebih dari 43.000 orang.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 150.000 siswa pada 2027 setelah pembangunan gedung permanen di berbagai daerah rampung.
Kemensos juga menghadapi tantangan dalam menjangkau anak jalanan dan anak putus sekolah agar bersedia kembali mengikuti pendidikan.
"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujarnya.
Pemerintah berkomitmen terus memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak yang putus sekolah maupun tidak bersekolah.
Salah satu sekolah rintisan memanfaatkan gedung milik Kementerian Perhubungan yang sehari-hari digunakan sebagai tempat pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia di kawasan Curug.
"Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum," tuturnya.
Kemensos Jangkau 400 Anak Jalanan
Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menjangkau sekitar 400 anak jalanan untuk mengikuti tahapan program Sekolah Rakyat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 anak telah menjalani asesmen dan dinyatakan memenuhi syarat untuk langsung mengikuti proses pembelajaran.
"Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya," kata dia.
Program matrikulasi tersebut dilakukan sebelum anak mengikuti pembelajaran agar kondisi dan kemampuan mereka dapat disesuaikan dengan proses pendidikan di Sekolah Rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
