Pantau - Dosen Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan), Ade Muhammad, menilai penguatan industri pertahanan nasional membutuhkan sinergi kebijakan pemerintah, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri.
Pernyataan Ade disampaikan saat menanggapi isu mengenai kemungkinan CEO Republikorp, Norman Joesoef, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet pada Agustus 2026.
Ade mengatakan penunjukan calon Wamenhan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan kabinet serta arah kebijakan strategis nasional.
Ade Dukung Norman Joesoef jika Resmi Ditunjuk Presiden
Menanggapi kemungkinan Norman mendapatkan jabatan tersebut, Ade menyampaikan dukungan karena pernah menjadi dosen Norman, tetapi tetap menekankan pentingnya menghormati proses konstitusional dan menunggu keputusan resmi pemerintah.
"Apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, maka saya sebagai mantan dosennya tentu merasa sangat gembira, bangga, dan memberikan dukungan. Namun demikian, saya tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah," ujar Ade.
Menurut Ade, pembangunan sektor pertahanan Indonesia saat ini berlangsung di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga kebijakan pertahanan perlu mempertimbangkan berbagai teknologi baru dan strategis.
Teknologi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian antara lain kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pertahanan siber, sistem nirawak, teknologi ruang angkasa, serta teknologi dual-use yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun pertahanan.
Ade menilai kombinasi pengalaman generasi senior dan gagasan generasi muda dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
Industri Pertahanan Tak Cukup Berorientasi pada Pengadaan Alutsista
Dalam pembangunan industri pertahanan jangka panjang, Ade menilai Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista.
Menurutnya, kebijakan industri pertahanan juga perlu diarahkan pada transfer teknologi agar pengadaan dan kerja sama pertahanan turut meningkatkan penguasaan teknologi di dalam negeri.
Selain transfer teknologi, pembangunan industri pertahanan perlu mencakup pengembangan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, serta peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.
Ade menilai pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan kesinambungan di antara pemerintahan yang berbeda.
"Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara inovasi dan kegigihan karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," tuturnya.
Kerja Sama Internasional Didorong Perkuat Industri Dalam Negeri
Ade juga menyoroti pentingnya kerja sama antara industri pertahanan nasional dan perusahaan internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan industri dalam negeri.
Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan internasional sebaiknya tidak hanya diarahkan pada pembelian produk pertahanan, tetapi juga mencakup pembentukan kemitraan, investasi industri, serta pengembangan teknologi di Indonesia.
Ade berharap transformasi industri pertahanan nasional, termasuk penguatan perusahaan pertahanan milik negara, terus dilakukan dengan berorientasi pada profesionalisme, efisiensi, sinergi, dan indikator kinerja yang jelas.
Ia menegaskan keberhasilan kebijakan pertahanan tidak semata-mata dapat diukur berdasarkan kemampuan Indonesia melakukan pengadaan alutsista.
Keberhasilan tersebut juga perlu dilihat dari pembangunan ekosistem inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian industri nasional, serta kemampuan Indonesia menarik investasi dan teknologi tinggi.
Dengan pendekatan tersebut, industri pertahanan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, tetapi juga memberikan dampak lebih luas terhadap pengembangan teknologi nasional.
Penguatan industri pertahanan juga diharapkan mendorong perkembangan sektor manufaktur serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.
- Penulis :
- Shila Glorya
