Pantau - Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) meminta pemerintah membenahi tata kelola pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru dengan menyesuaikan kapasitas pabrik terhadap ketersediaan tandan buah segar (TBS) di setiap wilayah.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pemerintah perlu mendata kapasitas PKS yang telah terpasang di setiap zona agar tidak melebihi dua kali lipat dari ketersediaan pasokan TBS.
Menurut Darto, ketidakseimbangan antara kapasitas pabrik dan pasokan TBS berpotensi memicu persaingan usaha yang tidak sehat antarpabrik.
“Yang diperlukan bukan moratorium, tetapi penataan. Pemerintah harus memetakan zonasi kebun swadaya dan menghitung kebutuhan kapasitas PKS di setiap wilayah. Dengan begitu, pembangunan pabrik benar-benar disesuaikan dengan potensi pasokan TBS yang tersedia,” ujar Darto.
POPSI Minta Izin PKS Berbasis Data Kebun
POPSI juga meminta pemerintah tidak lagi memberikan izin pembangunan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri, terutama apabila lokasinya berada di sekitar atau di tengah kawasan kebun plasma.
Darto menilai keberadaan pabrik dengan kondisi tersebut dapat mengganggu tata niaga TBS sekaligus merusak pola kemitraan yang telah berjalan.
Sebaliknya, pemerintah diminta mempermudah perizinan pembangunan PKS baru di wilayah yang masih kekurangan kapasitas pengolahan sehingga petani tidak perlu mengirimkan TBS ke lokasi yang jauh.
Perbaikan infrastruktur jalan juga dinilai diperlukan untuk menekan biaya distribusi yang harus ditanggung petani.
“Yang kami minta adalah tata kelola yang lebih baik. Izin pembangunan pabrik harus didasarkan pada data sebaran kebun swadaya agar tidak mengganggu kemitraan yang masih berjalan dengan sistem pola kredit,” jelasnya.
Moratorium PKS di Jambi Dinilai Bisa Rugikan Petani
Pernyataan POPSI tersebut disampaikan menyusul rencana Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan moratorium pembangunan PKS baru.
Darto menilai moratorium bukan solusi tepat untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit karena berpotensi membuat jumlah pabrik semakin terbatas dan memperjauh jarak petani dalam menjual TBS.
Selain berdampak terhadap petani sawit swadaya, kebijakan moratorium dinilai berpotensi menghambat agenda hilirisasi sawit yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Kalau Jambi ingin membangun industri hilir sawit, maka pasokan CPO dari sektor hulu justru harus diperkuat, bukan dibatasi. Moratorium bisa membuat investor memilih membangun PKS di provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, atau Sumatera Barat. Akibatnya, Jambi kehilangan investasi dan nilai tambah, sementara TBS dari kebun di wilayah perbatasan tetap akan mengalir ke luar provinsi,” jelas Darto.
POPSI mendorong pembangunan PKS dilakukan berdasarkan pemetaan kebun swadaya, kebutuhan kapasitas pengolahan, serta kondisi tata niaga di setiap wilayah agar investasi tidak mengganggu kemitraan petani yang sudah berjalan.
- Penulis :
- Gerry Eka
