Pantau - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penguatan sektor produktif menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan penguatan diperlukan karena sektor tradable yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus menyerap tenaga kerja masih tumbuh di bawah rata-rata nasional.
"Oleh sebab itu, agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi," kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Esther, komposisi sektor penopang pertumbuhan menentukan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek pengganda terhadap kesejahteraan masyarakat.
Indef Dorong Industrialisasi Jadi Prioritas
Esther menjelaskan pertumbuhan ekonomi saat ini relatif lebih banyak ditopang sektor non-tradable, seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas.
Sementara itu, sektor tradable yang berperan terhadap PDB sekaligus penyerapan tenaga kerja tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Untuk memperluas manfaat pertumbuhan, Esther menyarankan dukungan terhadap industri manufaktur diperkuat melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan daya saing industri domestik.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi," ujar Esther.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, sedangkan secara kumulatif pertumbuhan sepanjang semester I-2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang atau bertambah 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68 persen atau turun 0,08 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kualitas Investasi Dinilai Perlu Diperhatikan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi sepanjang semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan dengan penyerapan 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.
Realisasi tersebut setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Khusus triwulan II-2026, realisasi investasi mencapai Rp511,8 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan dan menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia.
Esther menilai tren investasi saat ini lebih berfokus pada investasi padat modal sehingga peningkatan nilai investasi perlu dibarengi perhatian terhadap kualitas dan dampaknya terhadap penciptaan pekerjaan.
"Jadi yang terpenting adalah tidak hanya besarnya investasi yang masuk, tapi seberapa kualitas investasi yang masuk berdampak pada penciptaan tenaga kerja, poverty alleviation, dan lain-lain," katanya pula.
Industri Padat Karya Didorong Tingkatkan Produktivitas
Kementerian Perindustrian pada 2026 mengupayakan peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung revitalisasi mesin dan peralatan produksi.
Program tersebut menyasar enam sektor industri padat karya, yakni makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, alas kaki, serta mainan anak.
Hingga Mei 2026, KIPK disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan plafon pembiayaan Rp549 miliar dan realisasi Rp91 miliar kepada 26 debitur dari target 293 debitur.
Kementerian Perindustrian juga memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi industri melalui program Master Trainer untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri.
Kementerian Perindustrian mencatat sektor manufaktur menyerap 20,26 juta tenaga kerja hingga Agustus 2025.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
