Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah segera menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebakaran besar yang melanda kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Menurut Puan, kebakaran yang terus meluas di kawasan Bromo hingga dilaporkan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan, disertai keputusan menutup seluruh akses wisata, menunjukkan situasi serius. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian penuh Pemerintah, terutama dalam upaya mengendalikan kebakaran, melindungi ekosistem, serta menjamin keselamatan masyarakat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).
Karhutla di kawasan Bromo dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu dan terus meluas. Kondisi tersebut membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup seluruh akses masuk wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, maupun Probolinggo.
Selama sekitar sepekan, kebakaran telah menghanguskan kurang lebih 520 hektare lahan di kawasan Bromo. Hingga Senin, api dilaporkan masih berkobar cukup besar dan membakar sejumlah vegetasi kering. Medan yang sulit dijangkau turut menjadi kendala dalam proses pemadaman.
Puan meminta Pemerintah memastikan operasi pemadaman karhutla di Bromo dilaksanakan melalui satu komando yang kuat serta didukung jumlah personel dan peralatan yang memadai.
“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Ia mengingatkan agar Pemerintah menerapkan langkah pemadaman yang efektif, baik melalui jalur darat maupun udara. Operasi tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemetaan pergerakan api, arah dan kondisi angin, keberadaan vegetasi kering, serta kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta Pemerintah menyusun pemetaan secara jelas terkait tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, hingga wilayah yang berpotensi mengalami erosi maupun degradasi lanjutan.
Menurutnya, proses pemulihan kawasan Bromo tidak dapat hanya dimaknai sebagai kegiatan menanam kembali pohon atau vegetasi yang terbakar.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Selain dampak lingkungan, Puan menilai penutupan total kawasan Bromo membawa konsekuensi ekonomi yang perlu diperhitungkan Pemerintah sejak dini. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, penutupan Bromo berpotensi memengaruhi aktivitas pariwisata sekaligus mata pencaharian masyarakat di sekitarnya.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.
Atas kondisi tersebut, Puan meminta Pemerintah segera melakukan asesmen terhadap dampak ekonomi akibat penutupan kawasan, khususnya terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.
“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.
Untuk jangka panjang, Puan mendorong Pemerintah menjadikan peristiwa kebakaran Bromo sebagai pijakan dalam membangun standar ketahanan bagi kawasan wisata alam strategis nasional.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Pemetaan tersebut, menurut Puan, perlu dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya sumber air untuk pemadaman sepanjang musim rawan kebakaran, sistem deteksi dini, personel siaga, pembatasan aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi bagi masyarakat apabila destinasi wisata harus ditutup.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan, bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.
Di sisi lain, Puan meminta Pemerintah terus mengawasi kondisi taman nasional, kawasan hutan, maupun wilayah lain yang mengalami karhutla. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan dilaporkan semakin mendekati kawasan permukiman.
Angin kencang di lokasi kebakaran menyebabkan api di lahan gambut menyebar dengan cepat. Hingga Jumat (7/8), luas lahan yang terdampak karhutla di Palangka Raya dilaporkan mencapai 162,49 hektare. Musim kemarau serta potensi El Nino kuat juga diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.
Menurut Puan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Ketika kebakaran mulai mendekati ruang hidup masyarakat, ancaman yang ditimbulkan menjadi jauh lebih luas.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.
Puan menilai kebakaran di kawasan gambut memerlukan metode penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Api dapat merambat hingga ke lapisan bawah tanah dan berpotensi kembali muncul di lokasi lain. Selain itu, ia menyoroti karhutla di Kalimantan Tengah yang disebut bukan sekadar kejadian sporadis karena terdapat indikasi unsur kesengajaan.
“Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.
Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan terhadap potensi penyebaran api juga harus diikuti langkah konkret di lapangan.
“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.
Puan turut menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak. Kebakaran dalam skala besar berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.
“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
