Pantau - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga Senin, 10 Agustus 2026, belum memiliki rencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Penegasan tersebut disampaikan Prasetyo seusai mengikuti rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Isu reshuffle mencuat ketika Prasetyo ditanya mengenai pengisian dua posisi wakil menteri yang saat ini kosong, yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri Pertanian.
"Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle," ungkap Prasetyo.
Dua Kursi Wakil Menteri Belum Terisi
Meski belum ada rencana reshuffle, Prasetyo menjelaskan bahwa apabila Presiden nantinya memutuskan melakukan perombakan kabinet, pengisian jabatan yang saat ini kosong akan menjadi prioritas.
Kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memiliki pejabat baru sejak Silmy Karim ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pada Juni 2026.
Jabatan Wakil Menteri Pertanian juga kosong setelah Sudaryono mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada akhir Juli 2026.
Sudaryono ditunjuk menjadi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S. Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono memastikan dirinya melepaskan posisi Wakil Menteri Pertanian untuk menghindari rangkap jabatan.
Hingga 10 Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan nama baru untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Pertanian yang ditinggalkan Sudaryono.
Evaluasi Kabinet Tetap Berjalan
Sebelumnya, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo belum memiliki rencana merombak Kabinet Merah Putih meskipun evaluasi terhadap kinerja para menteri terus dilakukan.
Saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026, Prasetyo menjelaskan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap jajaran kabinet merupakan proses rutin untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.
"Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memiliki parameter tersendiri dalam menilai kinerja kementerian maupun pejabat di pemerintahannya.
Penilaian tersebut antara lain dilakukan melalui koordinasi, pemantauan kinerja, serta pemberian masukan kepada kementerian dan pejabat secara berkala.
Evaluasi terhadap para menteri tidak hanya mempertimbangkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga cara mereka berkomunikasi kepada masyarakat.
Apabila terdapat pernyataan atau penyampaian seorang menteri kepada publik yang dinilai kurang tepat, hal tersebut akan menjadi catatan dalam proses evaluasi untuk selanjutnya diperbaiki.
Dengan demikian, hingga 10 Agustus 2026 pemerintah menegaskan belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih, sementara evaluasi kabinet tetap berlangsung dan dua kursi wakil menteri masih menunggu pengisian.
- Penulis :
- Shila Glorya
