Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah di Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyusul meningkatnya kunjungan wisatawan yang berpotensi membuat volume sampah melonjak terutama saat musim liburan.
Rahmawati menilai sistem pengelolaan saat ini yang masih mengandalkan pengangkutan sampah ke daratan kurang efisien apabila aktivitas pariwisata terus meningkat.
“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Senin sore (10/8/2026).
Menurut Rahmawati, pengangkutan sampah melalui penyeberangan juga membutuhkan biaya sehingga diperlukan fasilitas pengolahan yang berada lebih dekat dengan sumber sampah.
Fasilitas Pengolahan Sampah Dinilai Mendesak
Rahmawati mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gili agar sebagian sampah dapat ditangani langsung dan dimanfaatkan menjadi produk seperti kompos.
“Kalau dilihat dari segi istilahnya, ongkos untuk mengangkat ke seberang itu tentu memerlukan biaya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan tadi itu, adanya TPA, tempat pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah itu dikeluarkan di sini, dijadikan kompos dan sebagainya,” jelasnya.
Ia juga menemukan sampah plastik di sejumlah titik pantai ketika melakukan perjalanan dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan.
“Waktu di pelabuhan, melewati jalan-jalan yang ada di pantai, masih banyaknya sampah-sampah plastik,” ungkapnya.
Rahmawati mendorong pemerintah dan pengelola kawasan wisata membahas pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, termasuk menyediakan akses air minum sehingga wisatawan tidak perlu membawa banyak botol plastik.
“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,” katanya.
Fasilitas Penitipan Barang Diusulkan di Pelabuhan
Selain persoalan lingkungan, Rahmawati menyoroti banyaknya barang bawaan wisatawan yang menggunakan transportasi penyeberangan menuju Gili Meno.
“Tadi sebelum saya datang, saya sempat melihat ada wisatawan yang agak sedikit ada argumentasi dengan pemilik speedboat. Karena apa? Karena barang bawaan mereka itu istilahnya sangat bebannya banyak,” tutur Rahmawati.
Ia mengusulkan penyediaan fasilitas penitipan barang berupa locker di pelabuhan penyeberangan agar wisatawan yang hanya menginap selama dua atau tiga hari tidak perlu membawa seluruh barang ke Gili Meno.
“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan nginep dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berkelebihan ke sini,” jelasnya.
Rahmawati menilai fasilitas tersebut juga dapat mendukung wisatawan yang setelah mengunjungi Gili Meno melanjutkan perjalanan menuju destinasi lain di Lombok.
“Karena saya yakin dari sini, mereka akan mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar Lombok, baik di Senggigi maupun ke Mandalika dan sebagainya,” ujarnya.
Rahmawati menekankan pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bersama-sama menangani persoalan lingkungan dan fasilitas pariwisata agar perkembangan Gili Meno tidak menimbulkan beban baru bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
