Pantau - Pengamat transportasi dari Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha logistik untuk mendukung penerapan zero over dimension overloading (ODOL) pada 2027 sekaligus meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional.
Deddy menilai insentif dapat mendorong perusahaan logistik melakukan transisi menuju kendaraan yang sesuai dengan ketentuan tanpa mengganggu distribusi barang.
"Kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah diwacanakan sejak beberapa tahun silam," kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Deddy, pemerintah perlu menjalankan kebijakan tersebut melalui langkah terukur agar proses transisi berlangsung lancar dan aktivitas logistik nasional tetap berjalan.
Peta Jalan dan Infrastruktur Dinilai Penting
Deddy mengatakan penyusunan roadmap menjadi bagian penting agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai arah yang sama dalam mempersiapkan penerapan zero ODOL secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menyiapkan solusi bagi dunia usaha agar dapat beralih menuju zero ODOL tanpa mengganggu kegiatan logistik di berbagai wilayah Indonesia.
Selain penegakan hukum, pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan logistik untuk mengganti armada yang belum memenuhi ketentuan dengan kendaraan sesuai standar keselamatan.
Deddy menilai pemberian insentif juga perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur agar kebijakan tersebut memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha.
Penggunaan kendaraan logistik berbasis listrik, menurut dia, masih membutuhkan dukungan infrastruktur karena ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) belum merata di berbagai daerah.
Keterbatasan tersebut dinilai perlu diperhatikan agar transisi menuju kendaraan ramah lingkungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional angkutan logistik nasional.
Angkutan Multimoda Bisa Kurangi Ketergantungan pada Truk
Deddy juga mendorong pengembangan angkutan multimoda untuk mengurangi ketergantungan distribusi barang terhadap truk sekaligus mendukung penerapan zero ODOL.
"Memang paling ideal itu pengangkutan logistik utama menggunakan angkutan kereta api as role model multimoda dengan kapal lalu transfer ke kereta api baru feeder-nya menggunakan truk, tapi mahal karena double handling," ungkapnya.
Menurut Deddy, pemerintah perlu memberikan insentif atau subsidi agar biaya angkutan multimoda lebih kompetitif sehingga semakin banyak perusahaan memanfaatkannya.
"Untuk memangkas biaya mahal ada peran pemerintah memberikan subsidi angkutan feeder logistik atau subsidi menggunakan angkutan kereta api," katanya.
Dukungan tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya logistik nasional yang saat ini berkisar 14,2 persen hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Pemerintah Siapkan Pengawasan hingga Penegakan Hukum
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menegaskan penanganan ODOL menuju target 2027 dilakukan dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas sektor, pengawasan menyeluruh, dan penegakan hukum berbasis teknologi.
"Penanganan ODOL harus dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari kepatuhan terhadap dimensi kendaraan, proses pemuatan barang, tanggung jawab perusahaan angkutan dan pemilik barang, pengawasan di jalan, hingga penegakan hukum," kata Dudy.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub) sebagai sistem terintegrasi untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang.
Dudy juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mencapai target zero ODOL pada 2027.
- Penulis :
- Aditya Yohan
