Pantau - Kementerian Sosial meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan sosial dan berbagai intervensi pemerintah tepat sasaran.
DTSEN menjadi salah satu basis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga rekrutmen calon peserta Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan permintaan tersebut saat menerima kunjungan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution.
"Saya senang Pak Bupati ada perjuangan kuat untuk melaksanakan program pemerintah. Tolong dikawal habis-habisan," kata Agus di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sekolah Rakyat Mandailing Natal Didorong Masuk Tahap III
Agus mengatakan Sekolah Rakyat menyasar langsung masyarakat dari kelompok paling bawah sehingga seluruh proses pembangunannya harus dikawal secara serius.
"Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat yang paling bawah, karena itu perlu dikawal habis-habisan," katanya.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal saat ini tengah mengurus pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat setelah sebelumnya menghadapi kendala terkait lahan.
Pemerintah daerah kemudian memindahkan rencana lokasi pembangunan ke lahan alternatif yang dinilai lebih siap.
Setelah lokasi baru memenuhi seluruh persyaratan, pengajuan pembangunan akan diproses melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Kemensos berharap seluruh persyaratan segera diselesaikan agar Mandailing Natal dapat masuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap III yang direncanakan mulai Oktober 2026.
Pembangunan tersebut ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran 2027/2028 dimulai sehingga dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemkab Ungkap 6.800 Data Keluar dari Bansos karena Judi Online
Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution mengatakan pemerintah daerah terus memperbarui data sosial ekonomi masyarakat agar informasi yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kami terus melakukan updating. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 6.800 data yang keluar dari bansos karena judi online," ujar Saipullah.
Kemensos menekankan pemutakhiran DTSEN tidak hanya diperlukan untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang tepat, tetapi juga menjadi dasar berbagai program pemerintah lainnya.
Pemerintah daerah karena itu diharapkan aktif melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
