Pantau - Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam rapat itu, Prabowo menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Prabowo Minta Dukungan DPR Perkuat LKPP
Prabowo meminta dukungan DPR terhadap rencana peningkatan kelembagaan LKPP sekaligus konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai kementerian/lembaga, berbagai pemerintah daerah, membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda. Bahkan, harganya lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Prabowo.
Salah satu alasan konsolidasi tersebut adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini dinilai belum memiliki standar yang seragam sehingga barang yang sama dapat dibeli berbagai instansi dengan harga berbeda.
Prabowo menegaskan penggunaan APBN untuk membeli barang yang sama tanpa koordinasi harus dihentikan.
"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-seolah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia," katanya.
Ke depan, kebutuhan pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga serta pemerintah daerah akan dihimpun agar proses pembelian dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Spesifikasi barang dan jasa juga akan mengikuti standar yang ditetapkan secara terpusat sehingga instansi pemerintah tidak lagi menentukan spesifikasi sendiri-sendiri untuk kebutuhan yang sama atau serupa.
Volume Pengadaan Disatukan dan Proses Didigitalisasi
Pemerintah juga akan menyatukan volume pengadaan dari berbagai instansi untuk memperkuat posisi dalam memperoleh harga dan mutu yang lebih baik.
Selain konsolidasi volume, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, kompetisi, dan akuntabilitas.
"Volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," kata Prabowo.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mengurangi praktik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pengadaan secara terpisah terhadap barang yang sebenarnya dapat dibeli bersama.
Konsolidasi pengadaan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara melalui pembelian dalam volume lebih besar dan proses yang terkoordinasi.
Prabowo menilai setiap rupiah anggaran yang dapat dihemat dari proses pengadaan akan menciptakan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah.
Ruang fiskal dari penghematan tersebut dapat dialihkan untuk program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, termasuk memperbaiki ruang kelas di sekolah.
Penghematan anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan membangun puskesmas serta menambah fasilitas rumah sakit.
Prabowo menegaskan tujuan akhir efisiensi dan konsolidasi pengadaan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik," kata Prabowo.
- Penulis :
- Leon Weldrick
