Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Delapan prioritas itu mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain delapan program utama, pemerintah akan memperkuat sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Prabowo.
Capaian 2026 Jadi Pijakan RAPBN 2027
Prabowo menegaskan capaian pemerintah dan perekonomian selama semester pertama 2026 menjadi pijakan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah merancang arsitektur RAPBN 2027 agar tetap bersifat ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur.
Kebijakan anggaran itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi berbagai instrumen kebijakan ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga peran Danantara.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid,” kata Prabowo.
Presiden menilai transformasi ekonomi menuju aktivitas yang menghasilkan nilai tambah tinggi harus terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan pemerintah.
Program-program unggulan pemerintah juga ditargetkan berjalan efektif sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan Sosial dan UMKM Diperkuat
Dalam bidang perlindungan masyarakat, pemerintah ingin memastikan program perlindungan sosial dapat berjalan secara andal.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian pemerintah dengan terus menggairahkan kegiatan dan kapasitas ekonomi sektor tersebut.
Dukungan terhadap kelompok yang memiliki peran penting maupun rentan secara ekonomi turut diperkuat, termasuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat,” kata Prabowo.
Prabowo Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah turut menempatkan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan.
Prabowo menginginkan hubungan dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah semakin baik serta semakin kokoh agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif.
Selain agenda ekonomi dan pembangunan, Presiden menegaskan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 dirancang dengan menggabungkan delapan program prioritas nasional dengan penguatan kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dukungan kepada kelompok strategis dan rentan, harmonisasi pusat-daerah, serta pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
- Penulis :
- Shila Glorya
