Pantau - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meminta seluruh aparatur negara memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama aparat yang memiliki kewenangan langsung terhadap masyarakat.
Dudung menilai penguatan nilai Pancasila penting karena semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dalam menggunakan kewenangan tersebut.
"Seluruh aparatur negara juga harus terus mendapatkan penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama mereka yang mempunyai kewenangan langsung terhadap masyarakat. Termasuk aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, serta aparat yang memiliki kewenangan penindakan. Mengapa? Karena semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya.," kata Dudung dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Pancasila Harus Tercermin dalam Penggunaan Kewenangan
Menurut Dudung, pemahaman Pancasila bagi aparat tidak cukup hanya berupa pengetahuan, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan.
Aparat pemerintahan, penegak hukum, dan aparat yang memiliki kewenangan penindakan, menurut dia, harus menjalankan tugas secara tegas dengan tetap mengedepankan kemanusiaan dan keadilan.
"Bagi aparat, Pancasila harus terlihat dalam cara menggunakan kewenangan, tegas tetapi tetap manusiawi, berani tetapi tidak sewenang-wenang, menegakkan hukum tetapi tetap menjunjung keadilan dan martabat manusia," ujarnya.
Dudung mengatakan prinsip tersebut sejalan dengan sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menekankan nilai-nilai Pancasila harus dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan negara yang baik dan penegakan hukum yang adil.
Pengamalan Pancasila Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Dudung menegaskan pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), melainkan seluruh komponen bangsa.
Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI-Polri, media, dan masyarakat dinilai memiliki peran untuk memastikan Pancasila menjadi pedoman kehidupan sehari-hari.
"Pancasila bukan milik satu lembaga. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia," kata Dudung.
Menurut dia, pengamalan Pancasila semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta keterbukaan terhadap budaya, pemikiran, dan ideologi dari luar.
Dudung mengatakan keterbukaan perlu diimbangi identitas kebangsaan yang kuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengambil hal positif dari perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Ia menegaskan Pancasila tidak seharusnya hanya berada di ruang kelas, buku, podium, atau upacara, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari.
"Kalau pejabat melayani rakyat dengan baik, itu Pancasila. Kalau aparat menegakkan hukum secara adil, itu Pancasila," pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
