Pantau - Pengembangan bandara di daerah dinilai berisiko membebani anggaran negara jika tidak ditopang jumlah penumpang dan rute penerbangan yang memadai. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta setiap proyek bandara lebih dulu diuji melalui studi kelayakan dan perhitungan potensi pasar.
Menurut Mori, pembangunan infrastruktur bandara tidak otomatis membuat aktivitas penerbangan tumbuh. Keberadaan maskapai dan permintaan penumpang menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan operasional.
“Bandara itu bisa hidup, nggak cuma bandaranya bagus, tapi harus di support oleh maskapai,” ujar Mori melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (18/8/2026).
Mori mengatakan kondisi industri penerbangan saat ini juga perlu menjadi pertimbangan. Kapasitas maskapai untuk membuka rute baru masih terbatas sehingga tidak semua bandara dapat langsung memperoleh layanan penerbangan komersial.
Jika permintaan penumpang belum terbentuk, pemerintah berpotensi harus memberikan subsidi untuk menjaga rute tetap beroperasi. Skema tersebut, menurut Mori, perlu dihitung berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara.
“Saya khawatir nanti kalau kita dorong, kita boncos kebanyakan subsidinya. Kalau kita mau minta layanan terbang di situ, karena penumpangnya sepi, mungkin kita harus subsidi dalam rangka menghidupkan bandara itu,” katanya.
Kertajati Jadi Pelajaran
Mori menilai pengalaman Bandara Kertajati di Jawa Barat dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pengembangan bandara. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan aktivitas penerbangan di bandara tersebut.
Namun, berbagai intervensi yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan tingkat aktivitas seperti yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian pasar sebelum pembangunan atau pengembangan bandara dilakukan.
“Kita contohnya Bandara Kertajati kan beberapa kali kita coba bangkitkan, tapi itu nggak berhasil. Padahal, mohon maaf ya, beberapa uang yang sudah kita keluarkan, anggaran untuk bagaimana supaya bandara itu sudah banyak, nggak berhasil,” ujarnya.
Karena itu, Mori meminta pemerintah tidak hanya melihat kebutuhan infrastruktur dari sisi fisik. Potensi penumpang, kesiapan maskapai, konektivitas wilayah, serta kemampuan ekonomi kawasan perlu masuk dalam perhitungan sejak awal.
“Jadi maksud saya, ide bagus ini perlu dilakukan, perlu studi kelayakan dulu, hati-hati,” tegasnya.
Menurut Mori, pendekatan berbasis pasar dapat mencegah pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki tingkat utilisasi memadai. Pemerintah juga perlu memastikan keberadaan bandara benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
“Harus berorientasi pada kepentingan pasar, itu yang paling utama. Jangan sampai pasarnya nggak ada, kita paksakan,” kata Mori.
Jalan Jadi Penopang Swasembada Pangan
Selain konektivitas udara, Mori menyoroti kebutuhan pembangunan jalan penghubung antarwilayah. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki kaitan langsung dengan kelancaran distribusi pangan dari daerah produksi menuju pasar.
Menurutnya, target swasembada pangan membutuhkan jaringan distribusi yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi. Jalan yang belum memadai dapat menghambat pergerakan hasil pertanian dan meningkatkan biaya distribusi.
“Swasembada pangan itu nggak bisa sukses kalau tidak jalannya ada. Itu nggak bisa,” tegasnya.
Mori berharap pemerintah tetap memperhatikan pembangunan jalan di wilayah yang belum terhubung dengan pusat ekonomi. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan.
“Karena itu, saya tetap berharap infrastruktur-infrastruktur, yaitu jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah dalam rangka swasembada pangan, ini benar-benar diperhatikan di negara ini,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
